Cibinong, SuaraBotim.Com – Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor mendapat sorotan dari pengamat politik dan pendiri Lembaga Survei Visi Nusantara (Ls Vinus), Yusfitriadi.
Ia menilai bahwa masa 100 hari pertama bukan sekadar tren politik atau gimik semata, melainkan momen penting untuk menunjukkan arah dan desain tata kelola pemerintahan yang jelas kepada publik.
“100 hari itu bukan tren politik atau gimmick. Fungsinya ada tiga, salah satunya adalah untuk memperkuat kepercayaan publik. Kalau publik sudah percaya dalam 100 hari, maka akan lebih mudah menjalankan program ke depan,” kata pria yang biasa disapa Kang Yus kepada SuaraBotim.Com, Senin (29/4/25).
Kang Yus mengibaratkan, bahwa program tersebut seperti pesawat yang bersiap lepas landas. “Apakah pemerintah ini soft take off atau crash take off? Kalau soft take off, masyarakat akan merasa tenang. Tapi kalau crash, kepercayaan publik sulit diraih kembali,” katanya.
Menurut Kang Yus, masa 100 hari seharusnya digunakan untuk memperlihatkan arah kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, bukan sekadar meluncurkan program-program rutin.
“Bagi saya, 100 hari ini harus memunculkan kebijakan strategis yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat. Misalnya, normalisasi sungai sebagai langkah awal mendukung program ketahanan pangan desa seperti yang digaungkan pemerintah pusat. Atau program ‘satu rumah dua pohon’ yang sejalan dengan visi lingkungan Kabupaten Bogor,” terangnya.
Kang Yus juga menekankan, pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah dengan pusat dan provinsi. “Jangan hanya program koperasi merah putih yang sudah berjalan sejak lama. Harus ada terobosan nyata, seperti menarik jalan provinsi untuk pembangunan infrastruktur kabupaten,” ungkapnya.
Kang Yus menilai, saat ini belum terlihat peta atau data konkret yang menjadi acuan pelaksanaan program 100 hari kerja.
“Sampai hari ini belum ada data rinci yang dipublikasikan. Katanya akan diumumkan Mei ini, kita tunggu saja,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi menegaskan, bahwa program 100 hari kerja memang tidak tertuang secara eksplisit dalam visi misi kepala daerah, namun pelaksanaannya tidak bisa dipisahkan dari kerangka besar pembangunan Kabupaten Bogor.
“Ada yang sudah dikerjakan, tapi memang publikasinya akan disampaikan bertepatan dengan pencapaian 100 hari kerja. Fokusnya tetap pada pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pemberdayaan UMKM dan penurunan angka pengangguran,” jelas Jaro Ade.
Jaro menyebut, saat ini yang menjadi perhatian Bupati salahsatunya adalah kebersihan. Dirinya ingin Kabupaten Bogor benar-benar bersih dari sampah.
“Kami ingin Kabupaten Bogor benar-benar bersih dari sampah. Ini dimulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten. Jika lingkungan bersih, maka program lainnya akan lebih mudah dijalankan,” tutupnya.
(Pandu)
