Cibinong, SuaraBotin.Com – Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Barat, Edy Heryadi, mengungkapkan bahwa Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah kejadian bencana tertinggi di Provinsi Jawa Barat.
Hal itu terlihat dari infografis kebencanaan yang dirilis BPBD Jabar, yang menempatkan Bogor di posisi pertama, disusul Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).
“Kabupaten Bogor ini infografis bencananya paling tinggi di Jawa Barat, kemudian diikuti Sukabumi, Cianjur, dan KBB,” kata Edy kepada SuaraBotim.Com di Setda Kabupaten Bogor, Jumat (21/11/25).
Ia menjelaskan, tingginya potensi ancaman bencana di beberapa daerah membuat Jawa Barat sangat membutuhkan dukungan pendanaan melalui Pooling Fund Bencana (PFB).
Meski secara kemampuan pembiayaan Kabupaten Bogor dinilai relatif lebih siap, sejumlah daerah lain seperti Sukabumi, Cianjur, dan KBB berada dalam keterbatasan anggaran penanggulangan bencana.
“Dengan kebijakan efisiensi anggaran di semua level, baik pusat maupun daerah, penanggulangan bencana menjadi tantangan. Tidak mungkin pemerintah tidak turun menangani bencana hanya karena alasan anggaran, karena itu kewajiban negara,” tegas Edy.
BPBD Jawa Barat kini tengah menyiapkan alternatif pembiayaan penanggulangan bencana melalui skema PFB. Tahun 2025 menjadi tahap sosialisasi, sedangkan pengajuan resmi diharapkan dapat dilakukan pada tahun 2026 setelah pemerintah pusat menerbitkan arahan teknis.
“Kemarin kami di Bandung mengikuti bimbingan teknis penyusunan proposal. Mudah-mudahan 2026, ketika sudah ada arahan dari pusat, daerah bisa segera mengusulkan,” jelasnya.
“Dana pooling ini akan sangat membantu mengingat 2026 pemerintah melakukan pengetatan anggaran,” sambungnya.
Edy menyebutkan, bahwa usulan PFB nantinya akan mengikuti petunjuk pelaksanaan (juklak) dari pemerintah pusat. Namun secara umum, kebutuhan utama yang akan diusulkan mencakup berbagai macam.
“Penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan seperti Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontinjensi (Renkon). Banyak daerah yang hingga kini belum memilikinya,” katanya.
Lalu, Kegiatan gladi dan simulasi kebencanaan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas mitigasi.
“Setelah itu, Recovery pascabencana yang membutuhkan biaya besar, termasuk rehabilitasi-rekonstruksi rumah warga dan fasilitas umum terdampak,” tuturnya.
Dengan adanya Pooling Fund Bencana, Edy berharap daerah dapat lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan penanggulangan bencana, terutama ketika APBD tidak mampu menanggung seluruh pembiayaan.
“Semoga dengan adanya PFB, kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi APBD dapat terbantu. Ini penting agar penanggulangan bencana berjalan maksimal,” tutupnya.
(Pandu)
