SUARABOTIM.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memastikan roda organisasi kepemudaan di Kabupaten Bogor tetap berjalan aktif dan produktif meski terjadi dinamika kepengurusan atau tigalisme di tubuh Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Bogor.
Belakangan, polemik tigalisme DPD KNPI Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan publik seiring mencuatnya isu pencairan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana hibah tersebut disebut telah disalurkan kepada salah satu kubu kepengurusan.
Seperti diketahui, saat ini DPD KNPI Kabupaten Bogor memiliki tiga kubu kepengurusan yang masing-masing dipimpin oleh Wahyudi Chaniago, Farizan, dan Kidran Arsya Nugraha.
Pasalnya, ketiga kubu tersebut sama-sama mengklaim memiliki Surat Keputusan (SK) yang sah sebagai dasar legalitas kepengurusan.
Menanggapi polemik tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, Pemkab Bogor menghormati setiap dinamika yang terjadi di dalam organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kepemudaan. Namun, dalam proses penyaluran dana hibah yang menggunakan APBD, pemerintah tetap berpedoman pada ketentuan administrasi yang berlaku.
“Yang namanya sebuah organisasi, kami menghormati organisasi apa pun yang ada di Kabupaten Bogor. Organisasi tersebut tentu memiliki kepengurusan di tingkat provinsi maupun pusat,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com, Jumat (3/7/26).
Menurutnya, kata Rudy, setiap proses yang berkaitan dengan penggunaan keuangan daerah wajib melalui tahapan administrasi yang sesuai dengan aturan.
“Pada saat kami melakukan tahapan-tahapan administratif yang menyangkut keuangan dari APBD, tentu seluruh tahapan administrasinya harus ditempuh,” katanya.
Rudy menjelaskan, apabila di tingkat pusat terdapat lebih dari satu kepengurusan organisasi, maka Pemkab Bogor akan mengacu pada data organisasi yang terlebih dahulu tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bogor.
“Kalaupun sekarang di pusatnya ada beberapa kelompok lebih dari satu, maka kami melihat organisasi yang sejak awal terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Bogor,” jelasnya.
Meski demikian, Rudy menegaskan, pihaknya tidak ingin terjebak terlalu jauh dalam konflik internal organisasi. Menurutnya, yang paling penting adalah memastikan organisasi kepemudaan tetap menjalankan perannya dalam pembangunan daerah.
“Jangan sampai organisasi kepemudaan akhirnya tidak berjalan dan tidak bergerak di Kabupaten Bogor. Kami sangat menghormati dinamika yang terjadi di organisasi-organisasi tersebut,” ucapnya.
Politisi Gerindra itu juga berharap, seluruh organisasi kepemudaan di Kabupaten Bogor tetap aktif memberikan kontribusi positif bagi daerah.
“Kami ingin seluruh organisasi, khususnya organisasi kepemudaan, terus berjalan aktif di Kabupaten Bogor. Bogor membutuhkan pemuda-pemuda hebat, dan Kabupaten Bogor memiliki banyak pemuda hebat yang dapat bersama-sama membangun daerah bersama Pemerintah Kabupaten Bogor,” tutup Rudy.
(Pandu)
