SUARABOTIM.COM – DPRD Kabupaten Bogor menindaklanjuti sejumlah aspirasi warga Kecamatan Klapanunggal yang disampaikan dalam kegiatan reses. Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui audiensi bersama Pemerintah Kecamatan Klapanunggal dan para kepala desa se-Kecamatan Klapanunggal di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (22/7/2026).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Fraksi PPP dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, H. Junaidi Samsudin yang akrab disapa Junsam mengatakan audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD merespons langsung berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat selama masa reses.
Menurut Junsam, terdapat sedikitnya enam persoalan yang menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut dan membutuhkan penanganan lintas sektor.
“Ini adalah hasil dari reses kami kemarin. Banyak sekali masukan dan usulan dari masyarakat yang memang perlu segera ditindaklanjuti,” kata Junaidi Samsudin yang akrab disapa Kang Junsam kepada SuaraBotim.com.
Salah satu persoalan yang dibahas adalah status Jalan Lingkar Klapanunggal. Infrastruktur tersebut diketahui telah lama dimanfaatkan, namun saat ini muncul persoalan terkait klaim kepemilikan oleh pihak perusahaan, yakni PT CML atau Cikopo Garden. DPRD menilai perlu ada kejelasan mengenai status hukum dan pemanfaatan jalan tersebut.
Persoalan lainnya berkaitan dengan proses perizinan sejumlah investor yang berada di wilayah Desa Lulut dan Desa Linggarmukti. Junsam menyebut, penerbitan izin masih menghadapi kendala karena adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, serta PT Indocement.
Selain itu, kebutuhan pembangunan SMP Negeri menjadi salah satu aspirasi yang mendapat perhatian serius. Dengan jumlah penduduk Kecamatan Klapanunggal yang telah mencapai lebih dari 135 ribu jiwa, saat ini hanya tersedia satu SMP Negeri di wilayah tersebut.
Junsam menyampaikan bahwa DPRD akan berupaya mendorong agar pembangunan sekolah baru dapat menjadi prioritas pada 2027.
“Harapan masyarakat, para kepala desa, dan Ibu Camat agar pembangunan SMP Negeri diprioritaskan pada tahun 2027. Insya Allah akan kami perjuangkan, atau paling lambat dapat terealisasi pada tahun 2028,” ujarnya.
Pembahasan juga mencakup persoalan tanah bengkok Desa Bantarjati yang disebut saat ini berada dalam penguasaan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI). DPRD Kabupaten Bogor berkomitmen untuk ikut mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
Sementara itu, aspirasi lainnya menyangkut lahan milik investor yang direncanakan untuk pembangunan perusahaan. DPRD juga menerima usulan terkait hibah lahan dari PT Purna Bhakti Pertiwi kepada Pemerintah Desa Klapanunggal.
Lahan hibah tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas yang menunjang kepentingan masyarakat, termasuk mendukung kebutuhan pembangunan oleh KDMP.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Kabupaten Bogor berencana melakukan koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan enam persoalan tersebut.
Junsam mengatakan, Ketua DPRD Kabupaten Bogor telah mengarahkan agar rapat bersama dinas teknis segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Setelah itu, DPRD bersama pihak terkait dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
“Ketua DPRD tadi menyampaikan bahwa minggu ini kami akan menggelar rapat dengan dinas teknis. Minggu depan dijadwalkan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya. Mohon doa dari semua pihak agar seluruh permasalahan ini dapat segera ditemukan solusinya,” pungkasnya.
(Deni Supriadi)
