SUARABOTIM.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Bogor, Senin (16/11/2026).
Pembahasan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan sejumlah program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, hari pertama pembahasan RAPBD 2027 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor difokuskan pada penyampaian sejumlah program prioritas dari pihak eksekutif.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah bantuan perbaikan rumah masyarakat melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), bedah rumah, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menurut Rudy, program tersebut telah menjangkau belasan ribu unit rumah sepanjang 2025 hingga 2026. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkab Bogor menggunakan data tunggal Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan basis data tersebut, penerima manfaat program bedah rumah, Rutilahu, dan BSPS dipastikan berasal dari masyarakat yang masuk kategori desil satu.
“Sudah bisa dipastikan dengan adanya data tunggal DTSEN, para penerima manfaat program bedah rumah, Rutilahu, dan BSPS tersebut masuk ke dalam kategori desil satu,” ujar Rudy kepada SuaraBotim.Com.
Selain bantuan perumahan, Pemkab Bogor juga menyiapkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sejumlah OPD.
Di antaranya, Dinas Koperasi dan UKM dengan program bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kemudian, kata Rudy, Dinas Perikanan dan Peternakan melalui berbagai program di sektor perikanan, peternakan, serta bantuan ternak.
Rudy menjelaskan, program-program tersebut dirancang agar masyarakat penerima bantuan tidak hanya mendapatkan perbaikan kondisi tempat tinggal, tetapi juga memperoleh dukungan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
Dengan demikian, Rudy mengungkapkan, intervensi pemerintah diharapkan dapat berjalan secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan kebutuhan tempat tinggal hingga penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Jadi bukan hanya rumahnya yang diperbaiki, tetapi dari sisi ekonomi masyarakat juga ikut diperbaiki bersama-sama,” pungkasnya.
(Penulis: Pandu Maulana)







