Cibinong, SuaraBotim.Com – Guna mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem, Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI) lakukan konsolidasi data dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Konsolidasi tersebut bertujuan untuk menyamakan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan target nasional pengentasan kemiskinan.
Mensos RI Saifullah Yusuf menekankan, bahwa perencanaan berbasis data yang akurat menjadi kunci utama dalam menekan angka kemiskinan.
“Kita manfaatkan waktu yang ada untuk konsolidasi, terutama dengan data baru ini. Kita samakan langkah baik di Jakarta maupun di daerah, termasuk dengan Pemkab Bogor,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com di Gedung Tegar Beriman, Sabtu (8/2/25).
Saifullah menambahkan, bahwa sesuai arahan Presiden, kemiskinan ekstrem harus bisa dihilangkan dalam dua tahun ke depan. Targetnya, secepatnya pada 2025 dan paling lambat pada 2026. Selain itu, pada 2029, tingkat kemiskinan di Indonesia harus berada di bawah 5 persen.
“Langkah ini harus dimulai dengan perencanaan yang baik dan data yang akurat. Selama ini, data kita masih kurang akurat, pendekatan tidak tepat sasaran, dan integrasi antarinstansi belum optimal,” jelasnya.
Sejak dilantik, para menteri telah melakukan konsolidasi untuk memperkuat pendekatan perlindungan sosial. Mensos juga menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan masyarakat harus berjalan beriringan agar dampaknya lebih signifikan.
“Presiden telah membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik. Sekarang, kita semua harus bekerja dengan pola baru. Ego sektoral harus dihilangkan, dan koordinasi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah harus lebih terpadu,” terangnya.
Gus Yusuf juga menyoroti pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam program pengentasan kemiskinan. Ia telah berdiskusi dengan Menteri Pendidikan Tinggi untuk mengerahkan mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat berbasis data pemerintah.
“Kita harus bekerja dengan satu data agar lebih terintegrasi. Jika ini dilakukan, dampaknya akan sangat signifikan,” ungkapnya.
Terkait anggaran, lanjut Gus Yusuf, bahwa setiap tahun pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp500 triliun untuk pemberantasan kemiskinan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Kementerian Sosial sendiri mengelola anggaran sekitar Rp79 triliun, sebagian besar dalam bentuk transfer bansos. Masyarakat harus tahu ke mana uang ini dialokasikan. Bahkan, Pemkab Bogor menerima lebih dari Rp1 triliun untuk program penurunan kemiskinan. Kita akan ukur efektivitasnya dalam menekan angka kemiskinan,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Bogor Bachril Bakri menjelaskan, bahwa Kabupaten Bogor memiliki tantangan sosial yang besar karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang tinggi.
“Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2024, terdapat sekitar 2,7 juta warga yang membutuhkan bantuan sosial,” katanya.
Sebagai upaya menekan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemkab Bogor telah memberikan bantuan langsung untuk 20 jenis PPKS pada 2023 dan 13 jenis PPKS pada 2024. Namun, ada beberapa kendala dalam penanganan PPKS, seperti pendataan yang belum optimal serta keterbatasan SDM dan anggaran.
“Semoga dialog ini menghasilkan solusi konkret bagi berbagai permasalahan sosial di Kabupaten Bogor,” harapnya.
Untuk meningkatkan efektivitas layanan sosial, Pemkab Bogor juga mengoptimalkan Graha Pancakarsa sebagai Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta menjalankan berbagai program strategis lainnya.
(pandu)
