Cibinong, SuaraBotim.Com – Wilayah Pakansari di Kabupaten Bogor dikenal sebagai kawasan yang selalu ramai, terutama pada akhir pekan. Namun, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan tanpa aturan sering menjadi permasalahan yang terus berulang.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor Cecep Imam menyatakan, bahwa penataan Pakansari sudah beberapa kali dibahas dalam rapat koordinasi.
“Pakansari sebenarnya bisa dimaksimalkan. Mudah-mudahan di era Pak Bupati Rudy Susmanto ada terobosan dalam penanganan PKL,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com, Selasa (18/3/25).
Cecep mengusulkan, agar PKL tetap diberi keleluasaan berdagang, namun dengan jam operasional yang jelas. Misalnya, mereka diperbolehkan berjualan dari pukul 16.00 hingga 21.00 WIB dan di luar jam tersebut dilarang.
“Kenapa tidak dimanfaatkan dengan jam operasional yang sudah ditentukan? Misalnya dari jam 4 sore hingga jam 9 malam, pedagang bisa berjualan, tetapi di luar jam itu tidak diperbolehkan,” jelasnya.
Penataan ini harus melibatkan instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Satpol PP sendiri siap membantu dalam pengamanan dan pengawasan agar kebijakan tersebut berjalan efektif.
Selama ini, Satpol PP masih menghadapi tantangan dalam menertibkan PKL di Pakansari. Banyak pedagang yang bermain ‘kucing-kucingan’, kembali berjualan setelah razia selesai. Bahkan, Satpol PP telah menyita puluhan tabung gas dari pedagang yang melanggar aturan.
“Razia itu tidak efektif kalau hanya dilakukan sesekali. Begitu kita geser sedikit, Pakansari ramai lagi dengan pedagang,” ungkapnya.
Menurutnya, solusi terbaik adalah penataan yang jelas dan berbasis regulasi seperti yang diterapkan di Malioboro, Yogyakarta dengan konsep yang matang dan sinergi antar instansi, Pakansari bisa menjadi ikon wisata dan pusat ekonomi baru di Kabupaten Bogor, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pakansari ini bisa menjadi sumber PAD yang luar biasa, asal ada sinergi antara OPD. Satpol PP, Disperindag, Dishub, Dispora—semua harus berperan dalam kebijakan penataan ini,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, lanjut Cecep Imam, Pemkab Bogor juga bisa mempertimbangkan perubahan site plan untuk memberikan ruang khusus bagi PKL.
“Insyaallah, jika ada kebijakan yang tepat, penataan Pakansari bisa berjalan dengan baik. Semoga di era kepemimpinan Pak Rudy Jaro ada terobosan baru,” pungkasnya.
(pandu)
