SUARABOTIM.COM — Gelombang ketidakpuasan publik terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan dan stabilitas politik nasional kini mencapai titik puncak di tingkat daerah. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bogor Raya secara resmi menerbitkan resolusi politik tegas yang menuntut perombakan mendasar pada tataran kepemimpinan nasional.
Melalui konsolidasi organisasi yang dihadiri oleh jajaran pengurus wilayah, Ketua DPD Pemuda LIRA Bogor Raya Iqbal Al Afghany secara terbuka menyerukan konsolidasi gerakan aksi massa elemen pemuda dan masyarakat.
“Mari kita bangkit, Seruan ini untuk evaluasi komprehensif terhadap kinerja pemerintah yang gagal mengatasi deretan krisis sektoral secara sistematis,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, Pernyataan sikap tersebut menyoroti kegagalan kolektif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di beberapa wilayah strategis.
Menurutnya, Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan lonjakan luasan area terbakar hingga puluhan ribu hektar pada periode berjalan, yang tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga menurunkan kualitas udara secara signifikan di kawasan regional.
Selain isu lingkungan, kata dia, Pemuda LIRA Bogor Raya mengkritik keras realisasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional.
Ia menegaskan,Evaluasi lapangan mengindikasikan adanya kendala logistik, ketimpangan distribusi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta minimnya transparansi anggaran belanja yang berisiko memicu pemborosan dana negara tanpa dampak terukur pada penurunan angka stunting.
Sektor perekonomian berbasis desa juga tak luput dari sorotan tajam organisasi pemuda ini, khususnya terkait efektivitas revitalisasi Koperasi Desa (Kopdes). Data realisasi penyerapan anggaran pemberdayaan ekonomi pedesaan mencatat tingkat efisiensi yang masih jauh di bawah target nasional, di mana sebagian besar Kopdes mengalami stagnasi operasional akibat tata kelola modal yang buruk dan lemahnya pendampingan teknis dari pemerintah pusat.
Apalagi, Dinamika internal penyelenggaraan negara semakin diperkeruh oleh munculnya isu penyadapan antarlembaga serta perselisihan politik di lingkaran elite internal pemerintahan.
“Gesekan yang semakin terbuka di ruang publik ini memicu kelumpuhan fokus birokrasi, sehingga penyelesaian kebijakan publik yang mendesak kerap terabaikan akibat friksi perebutan pengaruh di tingkat atas,” tuturnya.
Krisis kepercayaan publik memuncak saat keabsahan administrasi serta legitimasi politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi kontroversi tajam di masyarakat.
Menurutnya, Diskursus mengenai kejelasan dokumen pendidikan serta pemenuhan kualifikasi hukum konstitusi dinilai terus menggerus norma dasar tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).
Iqbal Al Afghany mengaitkan seluruh rangkaian krisis tersebut dengan runtuhnya kewibawaan negara di mata masyarakat.
“Ketika instrumen eksekutif tak lagi mempu menunjukkan kepemimpinan yang solid dan terukur, serta dibayangi polemik keabsahan hukum yang tak kunjung tuntas, maka legitimasi moral kepemimpinan tersebut pada hakikatnya telah gugur,” tegasnya.
Atas dasar pertimbangan normatif dan krisis multidimensi tersebut, Pemuda LIRA Bogor Raya mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk segera menggunakan hak konstitusionalnya.
“Kami meminta Lembaga legislatif bergeming dan segera mengulirkan mekanisme pembuktian hukum serta pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sesuai pasal-pasal yang diatur dalam UUD 1945,” tegasnya lagi.
Ia menegaskan bahwa langkah pemakzulan merupakan prosedur hukum yang sah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk memulihkan marwah lembaga kepresidenan. Kegagalan parlemen dalam merespons desakan ini dinilai akan semakin memperpanjang ketidakpastian hukum dan memperburuk sentimen investasi serta stabilitas sosial di dalam negeri.
Sebagai jalan keluar komprehensif atas krisis kebangsaan ini, Pemuda LIRA Bogor Raya juga menuntut penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Ulang. Langkah radikal ini dianggap sebagai satu-satunya jalan konstitusional untuk mengembalikan kedaulatan tertinggi ke tangan rakyat serta memperbarui legitimasi pemerintahan secara menyeluruh.
Untuk mengawal tuntutan politik tersebut, DPD Pemuda LIRA Bogor Raya menginstruksikan seluruh jaringan kader di tingkat kecamatan hingga desa untuk menyatukan barisan. Konsolidasi interaktif bersama organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), elemen mahasiswa, dan kelompok buruh di wilayah Bogor Raya terus dimaksimalkan dalam beberapa hari ke depan.
Mobilisasi massa yang dirancang akan difokuskan pada penyampaian aspirasi secara terbuka di depan gedung parlemen dan pusat-pusat pemerintahan. Iqbal menekankan bahwa aksi demonstrasi yang dipersiapkan akan tetap berjalan di atas koridor hukum, terstruktur, dan mengedepankan prinsip-prinsip penyuaraan aspirasi yang damai namun tegas.
Sikap pantang mundur yang ditunjukkan oleh Pemuda LIRA Bogor Raya menjadi sinyal kuat bahwa eskalasi politik di tingkat akar rumput semakin tidak terelakkan. Tekanan publik dari daerah ini diproyeksikan akan memberi pengaruh signifikan terhadap dinamika politik nasional di ibu kota dalam pekan-pekan mendatang.
Mengakhiri pernyataannya, Iqbal Al Afghany menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar bentuk protes politik sesaat, melainkan tanggung jawab moral pemuda dalam mengawal masa depan demokrasi Indonesia. Pemuda LIRA Bogor Raya berkomitmen untuk terus berada di garis depan hingga tuntutan pemakzulan dan Pemilu Ulang direalisasikan demi tegaknya hukum dan kedaulatan rakyat.
