Cibinong, SuaraBotim.Com — Kabupaten Bogor tengah menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak besar terhadap kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor, Nana Mulyana, menjelaskan bahwa upaya mengatasi gelombang PHK ini dilakukan secara simultan oleh berbagai pihak, bukan hanya tanggung jawab Disnaker semata. “Kami hadirkan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) agar para pencari kerja, termasuk korban PHK, memiliki kompetensi yang dibutuhkan di bursa kerja,” kata Nana.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bogor masih berada di angka 7,34 persen dari total angkatan kerja sebanyak 2,8 juta orang. Artinya, sekitar 210 ribu warga Bogor berstatus pengangguran. Namun, setelah dilakukan pendataan langsung ke desa dan kecamatan, angka pengangguran riil disebut mencapai 81 ribu orang, atau sekitar 3 persen—lebih rendah dari rata-rata provinsi maupun nasional.
“Kami fokus menyiapkan pencari kerja, baik yang di-PHK maupun lulusan SMK, dengan keterampilan yang relevan agar mereka siap bersaing di pasar kerja,” jelas Nana. Ia menambahkan, misi Pemerintah Kabupaten Bogor adalah meningkatkan kompetensi tenaga kerja, sejalan dengan upaya menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas di daerah.
Lebih lanjut, Nana menegaskan pentingnya dukungan dari seluruh pihak untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bogor. “Lapangan kerja tidak bisa diciptakan oleh Disnaker saja, semua pihak harus bersinergi agar investor datang dan industri tumbuh di sini,” tandasnya.
Berdasarkan data terbaru, sejak Januari 2025, tercatat sebanyak 15.000 buruh mengalami PHK, sementara 14.000 lainnya tidak mendapatkan perpanjangan kontrak kerja.
Sementara, Bupati Bogor Rudy Susmanto, mengungkapkan, bahwa pihaknya kini tengah fokus menindaklanjuti persoalan ini dengan membentuk satuan tugas (Satgas) PHK, sesuai instruksi dari pemerintah pusat.
“Ini kita lihat di kantor BPJS Ketenagakerjaan, setiap hari penuh. Tentu pemerintah harus benar-benar proaktif mendukung kebijakan yang berpihak kepada rekan-rekan buruh di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Dengan gelombang PHK yang terus terjadi, Pemkab Bogor kini didesak untuk segera merealisasikan berbagai program pelatihan kerja, membuka peluang investasi baru, serta memastikan buruh terdampak mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka secara penuh.
(Pandu)
