Bogor, SuaraBotim.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah mengupayakan perbaikan dan pengadaan mebel (mebeler) untuk seluruh sekolah di wilayahnya. Namun, besarnya kebutuhan anggaran menjadi tantangan tersendiri.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyebutkan, bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mebel di seluruh sekolah di Kabupaten Bogor mencapai hampir Rp6 triliun.
“Kami sudah berdiskusi sejak saya di DPRD hingga hari ini dengan Dinas Pendidikan (Disdik). Jika ingin mengganti semua mebeler sekolah secara menyeluruh, dibutuhkan hampir enam triliun rupiah,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com, Jum’at (20/6/25).
Menurutnya, mustahil memenuhi kebutuhan sebesar itu dalam satu tahun anggaran. Karena itu, Pemkab Bogor akan memprioritaskan pengadaan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Setiap tahun kita lihat kemampuan anggaran. Walaupun besar, tetap belum bisa menyelesaikan semua sekolah sekaligus. Maka dari itu, kami sudah bersurat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah pusat untuk bersinergi membantu memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan ini,” ungkapnya.
Disdik Kabupaten Bogor juga tengah menyusun kajian untuk sistem pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih efektif. Salah satu kebijakan baru yang akan diadopsi adalah pembangunan ruang kelas lengkap dengan fasilitasnya dalam satu paket proyek.
“Jadi kita tidak lagi membangun ruang kelas sekarang, lalu tahun berikutnya baru mebeler-nya. Pemprov Jabar sudah mencanangkan kebijakan tersebut, dan kami ingin mengikutinya agar ruang kelas bisa langsung digunakan secara maksimal,” jelasnya.
Sebelumnya, Disdik Kabupaten Bogor mengonfirmasi bahwa kerusakan gedung sekolah terjadi hampir setiap tahun.
“Setiap tahun pasti ada saja sekolah yang rusak. Tapi kami selalu menganggarkan untuk perbaikannya,” ujar Bambang Tawekal saat menjabat sebagai Kadisdik Kabupaten Bogor.
Kebijakan ini dinilai lebih efisien, cepat, dan tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor. Rudy berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga seluruh peserta didik dapat belajar di lingkungan yang layak dan nyaman.
(Pandu)
