Cisarua, SuaraBotim.Com – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah disebut memberikan dampak signifikan terhadap sektor perhotelan di Kabupaten Bogor, khususnya kawasan wisata Puncak.
Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, Boboy Ruswanto, mengungkapkan bahwa penurunan omzet hotel tidak hanya disebabkan oleh sepinya kunjungan wisatawan, tetapi juga akibat berkurangnya kegiatan pemerintahan yang biasanya dilakukan di hotel-hotel sekitar Puncak.
“Efisiensi memang cukup berpengaruh. Hotel di kawasan kami tidak hanya melayani tamu wisata, tetapi juga menjadi tempat menginap dan rapat untuk kegiatan dinas atau perusahaan,” ujar Boboy kepada SuaraBotim.Com, Sabtu (11/10/25).
Boboy menjelaskan, sejak diterapkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, aktivitas pemerintahan yang menggunakan fasilitas hotel belum kembali seperti sebelumnya. Hal ini berdampak pada tingkat hunian kamar dan omzet usaha perhotelan.
“Sekarang yang jadi pertanyaan kami, bagaimana dengan kebijakan efisiensi ini? Mungkin karena efek Inpres 1 Tahun 2025, kegiatan pemerintah belum terbuka seperti dulu,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Boboy, kegiatan-kegiatan dinas yang biasanya digelar di hotel juga mengalami penurunan tajam.
“Termasuk kegiatan dinas yang biasanya dilaksanakan di hotel, sekarang belum maksimal. Itu otomatis berpengaruh pada omzet,” terangnya.
Dirinya berharap, agar pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan efisiensi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan perhotelan, agar perekonomian di kawasan Puncak dan sekitarnya kembali bergerak.
“Kami memahami pentingnya efisiensi, tapi di sisi lain sektor pariwisata dan perhotelan juga butuh dukungan agar tetap hidup,” pungkas Boboy.
(Pandu)
