SUARABOTIM.COM – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor, Sintha Dec Chewaty, menyoroti kondisi harga pangan yang belakangan ini sulit stabil di sejumlah pasar tradisional.
Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi dinamika harga adalah kebutuhan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berjalan.
Sintha menjelaskan, bahwa pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan, sehingga berdampak pada kestabilan harga di pasar.
“Ini harga memang sedang sulit stabil. Program MBG juga mempengaruhi karena kebutuhan dapur yang meningkat, sementara suplai agak berkurang,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com, Kamis (11/12/25).
Ia menegaskan bahwa Kadin Kabupaten Bogor telah berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun pabrikan, untuk memenuhi kebutuhan MBG dan pasar umum.
Namun, Sintha menyebut upaya tersebut masih belum memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan barang.
“Kita mencoba menembus teman-teman di pusat maupun pabrikan untuk suplai ke Kabupaten Bogor, tetapi hasilnya belum terlalu signifikan,” katanya.
Sintha juga menyebut, program MBG tidak membuat harga menjadi tidak stabil, melainkan persoalannya terletak pada kesiapan suplai.
“Bukan soal programnya, tetapi suplai yang tidak disiapkan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan, seperti yang disampaikan Menteri Peternakan, akan ada stimulus bagi para peternak,” jelasnya.
Ia juga menyebut, tambahan dukungan bagi peternak dan petani sangat penting untuk menjaga ketersediaan bahan pangan.
“Kalau tidak ditambah, tentu akan kurang bagi petani dan pelaku usaha lainnya,” katanya.
Lebih lanjut, Sintha juga memastikan, bahwa pihaknya siap mendukung program Gerakan Pasar Murah (GPM) yang digencarkan oleh Pemkab Bogor.
“Untuk sementara, gerakan pasar murah sudah dilakukan oleh pemda secara masif. Kadin akan berkolaborasi dan ikut intervensi jika memang diperlukan. Kita perlu hadir di sana,” katanya.
Ia juga menyebut, bahwa Kadin terus memantau data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melihat komoditas mana yang berpotensi menimbulkan inflasi.
“Kita lihat dari data BPS, komoditas apa yang berpotensi memicu inflasi, sehingga intervensinya bisa tepat,” tutupnya.
(Pandu)
