SuaraBotim.Com – Pemerintah mengambil langkah radikal untuk menuntaskan persoalan banjir dan longsor di wilayah Sungai Ciliwung. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, memastikan akan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Jabodetabek–Punjur.
Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menko PMK Pratikno, Jumat (9/1/2026). Revisi ini dianggap mendesak karena masa evaluasi lima tahunan yang bertepatan dengan kebutuhan penguatan mitigasi bencana.
“Kami menyarankan revisi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Jabodetabek-Punjur ini segera dilakukan. Ini pintu masuk yang baik agar RTRW Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Kabupaten Bogor bisa merujuk pada satu payung hukum yang holistik,” ujar Wamen Ossy.
Menurut Ossy, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Dengan revisi ini, koordinasi antarstakeholder diharapkan lebih maksimal dalam melakukan pencegahan bencana, baik di wilayah hulu (Puncak-Bogor) maupun di tengah hingga hilir (Jakarta).
“Jika tidak kita lakukan secara terpadu, kita khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat curah hujan meningkat. Mitigasi bencana ini sudah di depan mata dan butuh gerak bersatu lintas sektor,” tegasnya.
Menko PMK Pratikno menyambut baik kesiapan Kementerian ATR/BPN. Ia meminta agar revisi ini segera diikuti dengan aksi konkret di lapangan. “Kita harus fokus membahas siapa melakukan apa, sehingga kontribusi setiap pihak jelas dalam menyelesaikan permasalahan banjir ini,” kata Pratikno.
Pertemuan penting ini turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, serta Bupati Bogor Rudy Susmanto. Kehadiran para pimpinan daerah ini mempertegas komitmen sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.
Wamen Ossy didampingi oleh Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kakanwil BPN DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh dalam memastikan langkah teknis revisi tata ruang ini berjalan sesuai jadwal.
