Rumpin, SuaraBotim.Com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor bakal menyelidiki keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal yang diduga beroperasi di Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, mengatakan bahwa aktivitas pembuangan sampah di lokasi tersebut telah dihentikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti sejak kapan TPS ilegal itu beroperasi.
“Per kemarin sudah diberhentikan oleh UPT. Soal sejak kapan berjalannya TPS itu, nanti UPT yang lebih tahu,” ujar Teuku Mulya kepada SuaraBotim.Com, Selasa (3/2/2026).
Teuku menegaskan, pihaknya juga akan melakukan penyisiran di wilayah tersebut untuk memastikan tidak ada lagi TPS ilegal. Menurutnya, praktik pembuangan sampah di lokasi yang tidak memiliki izin jelas melanggar aturan.
“Kita akan lakukan penyisiran karena memang tidak boleh ada TPS ilegal. Pokoknya mereka tidak boleh membuang dan melakukan pembuangan di situ. Nantinya akan kita pasang garis pembatas atau PPNS line,” tegasnya.
Jika aktivitas pembuangan sampah ilegal kembali terulang, DLH akan kembali melakukan penghentian. Bahkan, jika upaya persuasif tidak diindahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan tindakan represif sesuai ketentuan hukum.
“Kalau berulang, kita hentikan lagi. Kita dari DLH sifatnya persuasif, mengingatkan dan menghentikan karena melanggar aturan. Tapi kalau tidak mempan, kita bersama Satpol PP untuk melakukan tindakan represif,” jelasnya.
“Jika pendekatan persuasif dari pemda tidak efektif, kami akan menaikkan kasus ini ke KLHK untuk dilakukan mekanisme yang lebih mendalam,” lanjutnya.
Terkait dugaan adanya sampah yang berasal dari luar daerah, khususnya Tangerang Selatan (Tangsel), Teuku Mulya menyebut hal tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
“Itu sedang kita selidiki,” katanya.
Lebih lanjut, Teuku juga menuturkan, tumpukan sampah tersebut juga diduga dikelola secara perorangan.
“Bisa juga dikelola perorangan, tapi nanti kita akan koordinasi dengan UPT Jasinga karena mereka yang langsung di lapangan. Sampai saat ini saya belum menerima laporan resmi,” tutupnya.
(Pandu)
