SUARABOTIM.COM – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) II, Achmad Fathoni, menyoroti persoalan infrastruktur jalan dan pengelolaan sampah saat menghadiri kegiatan reses masa sidang III Tahun 2025–2026 di Kecamatan Sukamakmur, Senin (13/7/2026).
Dalam dialog bersama masyarakat, Fathoni menjelaskan bahwa pembatalan sejumlah proyek pembangunan jalan bukan merupakan keputusan DPRD. Menurutnya, Komisi III DPRD telah menetapkan berbagai ruas jalan prioritas dan mengalokasikan anggarannya melalui pembahasan APBD sebelum akhirnya dilakukan penyesuaian anggaran oleh pemerintah daerah.
Ia mengatakan, salah satu ruas jalan yang terdampak penyesuaian anggaran adalah jalan di Desa Sukawangi. Padahal, proyek tersebut sebelumnya telah masuk dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Karena itu, pihaknya meminta adanya informasi dan koordinasi yang berkelanjutan dari dinas terkait maupun masyarakat agar usulan tersebut dapat kembali diperjuangkan pada pembahasan anggaran berikutnya.
Fathoni menilai proyek dengan nilai anggaran besar akan sulit dimasukkan ke dalam perubahan APBD. Oleh sebab itu, ia mendorong setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki daftar skala prioritas yang jelas sehingga apabila kembali terjadi efisiensi anggaran, kegiatan yang ditunda bukanlah proyek yang paling dibutuhkan masyarakat.
Selain persoalan infrastruktur, Fathoni juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah berbasis desa.
“Setiap desa perlu memiliki sistem pengelolaan sampah secara mandiri yang telah lama didorong melalui program bantuan keuangan desa,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pengelolaan sampah oleh desa secara mandiri sudah saya dorong sejak 2022–2023. Pada 2026 ini bapak Bupati Bogor memasukan pengelolaan sampah berbasis desa dalam bantuan keuangan APBD bantuan sekitar Rp100 juta sebagai stimulus bagi desa untuk memulai pengelolaan sampah mandiri. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya belum lengkapnya petunjuk teknis dari Dinas Lingkungan Hidup serta terbatasnya pengolahan sampah menggunakan teknologi maggot maupun Refuse Derived Fuel (RDF)
Menurut Fathoni, pengolahan dengan maggot hanya efektif untuk sampah organik, sementara RDF masih bergantung pada industri penerima seperti pabrik semen. Ketika industri tersebut menghentikan sementara penerimaan RDF, proses pengelolaan sampah di tingkat desa ikut mengalami hambatan.
Sebagai alternatif, ia menilai penggunaan insinerator yang telah berjalan di masyarakat sebaiknya tidak langsung dihentikan. Yang diperlukan, kata dia, adalah pembinaan dan pengawasan agar seluruh insinerator memenuhi standar lingkungan, terutama dalam pengendalian emisi.
Fathoni menjelaskan, sejumlah desa telah memiliki insinerator dengan kualitas yang baik dan mampu beroperasi pada suhu tinggi sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna. Namun, masih terdapat insinerator sederhana yang memerlukan peningkatan kualitas melalui pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup.
Ia menambahkan, sistem pengelolaan sampah yang ideal harus dimulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga. Sampah yang memiliki nilai ekonomi dapat dijual, sampah organik diolah menjadi kompos atau melalui maggot, sampah nonorganik diproses menjadi RDF jika tersedia industri penerima, sedangkan sampah residu dapat dimusnahkan menggunakan insinerator yang memenuhi standar lingkungan.
Di akhir penyampaiannya, Fathoni berharap pemerintah daerah tetap melanjutkan program bantuan keuangan bagi desa untuk pengelolaan sampah secara bertahap. Menurutnya, dukungan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah pada tahap awal, kemudian dikembangkan menjadi sistem yang mandiri dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.
(Deni Supriadi)
