‎Berdiri Diatas Lahan PTPN, Satu Bangunan Tanpa Izin di Cisarua Ditertibkan

‎SUARABOTIM.COM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor menertibkan satu bangunan tanpa izin yang berdiri di atas lahan PTPN 1 Regional 2 di Kampung Naringgul, RT 001/RW 017, Blok R.E Martadinata, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Selasa (18/8/26).
‎
‎Kegiatan penertiban tersebut dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Penertiban melibatkan personel Satpol PP Kabupaten Bogor bersama Satpol PP Unit Kecamatan Cisarua serta sejumlah unsur terkait.
‎
‎Kepala Bidang Ketertiban Umum (Kabid Tibum) Satpol PP Kabupaten Bogor, Rhama Khodara, mengatakan penertiban dilakukan terhadap bangunan yang berdiri tanpa izin di wilayah tersebut.
‎
‎“Satpol PP Kabupaten Bogor bersama Satpol PP Unit Kecamatan Cisarua melaksanakan kegiatan penertiban bangunan tanpa izin yang berdiri di atas tanah PTPN 1 Regional 2 di Kampung Naringgul, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua,” kata Rhama kepada SuaraBotim.Com.
‎
‎Sebelum penertiban dilakukan, kata Rhama, pemilik bangunan telah diberikan surat pemberitahuan serta imbauan untuk membongkar bangunan secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
‎
‎“Dalam pelaksanaan, satu bangunan tersebut tetap dilakukan pembongkaran oleh petugas dengan bantuan alat berat berupa excavator,” terangnya.
‎
‎Setelah proses pembongkaran selesai, pembersihan puing-puing sisa bangunan turut dilakukan dengan bantuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor.
‎
‎Penertiban ini melibatkan sejumlah unsur, baik dari internal maupun eksternal. Dari internal, kegiatan diikuti Satpol PP Kabupaten Bogor dan Satpol PP Unit Kecamatan Cisarua.
‎
‎Sementara dari unsur eksternal turut dilibatkan Babinsa, Garnisun, Dinas Perhubungan (Dishub), UPT Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
‎
‎Rhama menyebut, seluruh rangkaian kegiatan penertiban dan pengawasan bangunan tanpa izin tersebut berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.
‎
‎Menurutnya, pelaksanaan penertiban dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif, koordinatif, dan humanis kepada masyarakat.
‎
‎“Tidak terdapat kendala yang menonjol. Kegiatan berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif,” tutur dia.
‎
‎Penertiban tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 16 Tahun 2023, Perda Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, serta surat pemberitahuan dan perintah penertiban dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
‎
‎(Pandu)