SUARABOTIM.COM – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni, merespons usulan Camat Cileungsi, Adi Henryana, terkait pengadaan truk sampah di setiap desa untuk menangani persoalan sampah liar.
Usulan itu disampaikan Camat Cileungsi dalam kegiatan reses masa sidang I daerah pemilihan (Dapil) II di Kantor Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Kamis (15/10/26).
Fathoni juga mengusulkan agar pemerintah daerah terlebih dahulu mengoptimalkan armada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor yang sudah tersedia.
“Truk sampah milik DLH dapat dipinjamkan kepada wilayah yang dinilai siap mengelola sampah secara mandiri,” katanya kepada SuaraBotim.Com.
Fathoni menuturkan , skema tersebut bisa menjadi solusi jangka pendek tanpa harus menunggu pengadaan kendaraan baru, mengingat armada DLH sendiri masih terbatas.
“Kalau pikiran saya, jangka pendeknya truk-truk sampah DLH yang biasa beroperasi di wilayah tertentu nanti dicek. Kalau wilayah tersebut siap mengelola sendiri, truknya dipinjamkan ke situ,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyerahan armada tersebut dapat disertai pengalihan tanggung jawab operasional, termasuk pengelolaan bahan bakar, biaya perawatan kendaraan, hingga honor sopir yang nantinya dapat ditanggung oleh pemerintah desa, kecamatan, atau lingkungan pengelola.
Namun, Fathoni juga menegaskan, kesiapan wilayah menjadi faktor penting sebelum armada DLH diserahkan untuk dikelola secara mandiri. Sebab, pengelolaan sampah membutuhkan dukungan anggaran dan sistem operasional yang jelas.
“Yang penting, wilayah tersebut siap atau tidak. Kalau diserahkan truk, biaya perawatan, BBM, dan honor sopir siap atau tidak?” ujarnya.
Terlebih, ia juga menilai, pengelolaan sampah secara mandiri juga perlu diimbangi dengan sistem retribusi yang jelas agar biaya operasional dapat ditopang oleh penerimaan dari layanan tersebut.
Fathoni menyebut, usulan itu akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama DLH Kabupaten Bogor, terutama terkait mekanisme penyerahan kewenangan dan sarana pendukung kepada wilayah yang siap mengelola sampah secara mandiri.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu memastikan penyerahan tanggung jawab pengelolaan sampah disertai dukungan fasilitas yang memadai, bukan sekadar membebankan kewajiban kepada wilayah.
“Jangan cuma tanggung jawab diserahkan, sarananya tidak dikasih,” tegasnya.
Selain truk sampah, Fathoni juga membuka opsi pemanfaatan sarana pengangkut lain yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan seperti gerobak dan kendaraan pengangkut berukuran kecil atau baktor.
Skema tersebut memungkinkan sampah dari lingkungan permukiman dikumpulkan menggunakan kendaraan kecil, kemudian dipindahkan ke truk untuk diangkut ke tempat pengolahan atau pembuangan yang telah ditentukan.
Harapannya, optimalisasi armada dan pembagian tanggung jawab yang jelas dapat menjadi langkah konkret untuk mempercepat penanganan sampah liar di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pengadaan kendaraan baru.
(Pandu Maulana)
