SUARABOTIM.COM – Sejumlah persoalan pembangunan menjadi sorotan dalam reses anggota DPRD Kabupaten Bogor masa sidang I tahun 2026-2027 Dapil II di Kantor Kecamatan Cileungsi, Kamis (15/10/26).
Aspirasi masyarakat meliputi pembangunan dan rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan, persoalan pertanahan, saluran air pertanian, layanan kesehatan, hingga penanganan sampah.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Golkar, H. Amin Sugandi mengatakan, seluruh usulan tersebut akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan dinas terkait.
Di sektor pendidikan, masyarakat mengusulkan penambahan ruang kelas, guru, fasilitas MCK, serta pembangunan sekolah dasar negeri di wilayah Mampir. Kebutuhan madrasah juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian Agama.
Selain itu, persoalan jalan di Cileungsi dan Dayeuh, termasuk masalah pertanahan yang berkaitan dengan Yayasan Purnabakti, akan dibahas melalui rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Bogor.
“Untuk persoalan jalan dan pertanahan, termasuk yang berkaitan dengan Yayasan Purnabakti, ini perlu rapat gabungan Komisi I dan Komisi III. Kita akan undang pihak kecamatan, desa, dinas teknis, yayasan, dan pihak terkait lainnya,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com.
Aspirasi lainnya menyangkut penambahan hidran pemadam kebakaran serta perbaikan saluran air di Sungai Cibarengkok yang berdampak terhadap produktivitas petani.
Amin menyebut, akibat pengairan yang tidak normal, petani yang biasanya bisa panen tiga kali dalam setahun kini hanya satu kali.
“Saluran air ini menjadi persoalan bagi petani. Karena pengairannya tidak normal, yang biasanya bisa panen tiga kali, sekarang hanya bisa satu kali,” katanya.
Ia menegaskan DPRD akan mendorong agar berbagai aspirasi tersebut ditindaklanjuti, termasuk penanganan sekolah rusak berat yang menjadi perhatian masyarakat.
Sementara itu, Camat Cileungsi, Adi Henryana, berharap usulan pembangunan sejak 2025 yang belum terealisasi dapat diwujudkan pada 2026-2027, terutama rekonstruksi dan pemeliharaan jalan serta pemenuhan fasilitas sekolah.
“Kita mengharapkan usulan tahun 2025 yang masih belum terealisasi pada 2026 mudah-mudahan bisa direalisasikan pada 2027. Banyak jalan dan infrastruktur yang seharusnya sudah direkonstruksi maupun dilakukan pemeliharaan,” kata Adi.
Adi juga mendorong relokasi Puskesmas Gandoang karena kondisi bangunannya dinilai sudah tidak representatif. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan fasos-fasum untuk lokasi baru.
“Kita minta relokasi Puskesmas Gandoang karena sudah tidak representatif. Puskesmas itu harus dipindahkan ke lahan fasos-fasum yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah,” ucapnya.
Selain itu, persoalan sampah di Kecamatan Cileungsi turut menjadi perhatian pemerintah daerah agar segera mendapatkan penanganan.
(Pandu Maulana)
