Cibinong, SuaraBotim.com — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar sosialisasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB) serta program penanaman vegetasi mitigasi di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Kamis (20/11/25).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pendanaan dan strategi mitigasi bencana secara berkelanjutan.
Direktur Mitigasi Bencana BNPB, Zaenal Arifin, menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana tertinggi di dunia.
“Negara kita sangat rawan terhadap bencana. Dari Sabang sampai Merauke, tidak ada sejengkal wilayah di Indonesia yang benar-benar aman dari ancaman bencana,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com.
Karena, kata dia, besarnya potensi risiko tersebut, pemerintah terus berupaya memberikan dukungan maksimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Zaenal menjelaskan, bahwa selama ini pemerintah memiliki dana siap pakai untuk penanganan darurat serta dana hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun, dana prabencana atau dana kontinjensi selama sekitar 10 tahun terakhir belum kembali tersedia secara optimal.
“Inovasi baru pemerintah melalui Perpres 75 Tahun 2021 menghadirkan Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Melalui mekanisme ini, Kementerian Keuangan dan BNPB berkolaborasi untuk memperkuat kesiapsiagaan pendanaan,” jelasnya.
Sosialisasi PFB ini dilaksanakan serentak di empat provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada 19–21 November 2025.
Rangkaian kegiatan tersebut disertai pembahasan indikasi bencana, khususnya potensi hidrometeorologi basah.
Puncak acara akan digelar pada 21 November 2025 bertepatan dengan Hari Pohon Sedunia, berupa seremoni penanaman 100 ribu bibit pohon di Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis di Pulau Jawa.
Acara ini rencananya akan dihadiri Menko Bidang PMK, Kepala BNPB, Menteri Keuangan, serta sejumlah pejabat pemerintahan terkait.
Zaenal menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman kementerian/lembaga serta pemerintah daerah mengenai mekanisme tanggung jawab dan kolaborasi dalam pengurangan risiko bencana.
Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kapasitas kelembagaan dalam implementasi program indikasi bencana dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.
“Kami berharap kegiatan ini memperluas jaringan informasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta membangun sinergi komprehensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana,” pungkasnya.
(Pandu)
