‎Desa di Kabupaten Bogor Diminta Kelola Sampah Sendiri ‎

‏‎SUARABOTIM.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor mendorong seluruh desa untuk mengelola sampah secara mandiri sebagai langkah strategis mengatasi persoalan lingkungan yang masih menjadi perhatian utama.
‎
‎Ketua DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar menyampaikan, Bupati Bogor meminta agar pengelolaan sampah dilakukan langsung di tingkat desa dan tidak lagi bergantung pada pembuangan ke luar wilayah.
‎
‎“Bapak Bupati menegaskan, sampah jangan sampai keluar dari desa. Artinya, pengelolaan harus diprioritaskan di wilayah desa masing-masing,” ujar Abdul Azis Anwar kepada SuaraBotim.Com, Rabu (29/4/26).
‎
‎Ia menjelaskan, saat ini pembahasan difokuskan pada kesiapan anggaran serta penentuan lokasi pengelolaan sampah di setiap desa. Jika diperlukan lahan tambahan, pemerintah desa diminta segera menyiapkannya agar program dapat berjalan optimal.
‎
‎Terkait dukungan anggaran, Abdul Azis menyebut bantuan keuangan (bankeu) dari pemerintah daerah tengah dalam proses pencairan.
‎
‎Namun, Bupati Bogor menargetkan pencairan anggaran tersebut dapat dilakukan paling lambat pekan depan guna mempercepat realisasi program di lapangan.
‎
‎“Anggaran sedang dibahas. Pak Bupati meminta agar minggu depan sudah bisa dicairkan, sehingga desa bisa langsung membangun fasilitas pengelolaan sampah,” katanya.
‎
‎Meski demikian, besaran alokasi anggaran yang akan digelontorkan masih dalam tahap pembahasan bersama seluruh dinas terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi anggaran sesuai kebutuhan masing-masing desa.
‎
‎Selain itu, Abdul Azis menuturkan bahwa secara regulasi, Peraturan Bupati (Perbup) terkait pengelolaan sampah telah rampung.
‎
‎Namun, Abdul Azis menyebut, saat ini pemerintah masih menyempurnakan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), khususnya terkait besaran nilai anggaran agar selaras dengan kebutuhan prioritas desa.
‎
‎“Juknis sebenarnya sudah ada, tinggal penyesuaian nilai dan implementasinya di desa. Karena setiap desa punya kebutuhan berbeda, seperti pembangunan kantor desa, irigasi, hingga jalan,” jelasnya.
‎
‎Ia menambahkan, APDESI bersama Pemerintah Kabupaten Bogor terus berkoordinasi agar kebijakan tersebut dapat segera diimplementasikan tanpa hambatan administratif.
‎
‎Ia berharap seluruh pembahasan dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga tidak ada lagi penundaan pelaksanaan program.
‎
‎“Kami berharap minggu ini semua tuntas, tidak ada lagi rapat tambahan. Begitu anggaran turun, desa bisa langsung bergerak melaksanakan pembangunan,” tegasnya.
‎
‎Ia juga mengakui bahwa keterlambatan pencairan anggaran sebelumnya sempat menghambat kinerja desa. Padahal, sejak Maret hingga April, sejumlah desa telah siap menjalankan program pembangunan.
‎
‎“Jangan sampai nanti menjelang akhir tahun baru dikejar laporan. Itu akan menyulitkan desa. Makanya sekarang kita matangkan semuanya agar bisa segera direalisasikan,” pungkasnya.
‎
‎(Pandu)