Cibinong, SuaraBotim.Com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR) menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Kamis (19/6/25).
Aksi ini diawali dengan longmarch sejauh 26 kilometer dari Rumpin menuju Cibinong sebagai bentuk protes terhadap belum terselesaikannya persoalan jalur tambang dan berbagai fasilitas publik yang dianggap diabaikan oleh pemerintah.
Koordinator aksi, Muhammad Abdul Ajis menyatakan, bahwa aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar Pemkab Bogor segera mengambil tindakan konkret terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 yang mengatur jam operasional truk tambang, namun hingga kini tidak dijalankan dengan baik di lapangan.
“Kami berjalan kurang lebih 20 kilometer dari Rumpin hingga Pendopo Bupati Bogor. Aksi ini bukan sekadar simbolik, tapi kami menuntut hak-hak dasar warga yang selama ini terabaikan, mulai dari kejelasan Perbup, Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga fasilitas kesehatan di wilayah kami,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com.
Menurutnya, kecelakaan yang melibatkan truk tambang terus terjadi dan memakan korban jiwa, termasuk pelajar. Terbaru, tiga pelajar menjadi korban, dua di antaranya meninggal di tempat, dan satu sempat dirawat sebelum akhirnya meninggal dunia.
“Dalam dua bulan terakhir, sudah lima korban jiwa akibat kecelakaan di jalur tambang. Satu di Parung Panjang, dan empat lainnya di Rumpin. Sepanjang tahun ini, tercatat sekitar 40 korban jiwa akibat kecelakaan di jalur tersebut,” jelasnya.
Ajis bahkan mengungkapkan, bahwa adik kandungnya menjadi salah satu korban kecelakaan yang mengakibatkan patah tulang dan cedera serius pada rahang.
“Alhamdulillah adik saya masih selamat, meskipun tidak bisa kembali seperti semula,” ungkapnya.
Aksi ini juga diramaikan dengan penyalaan lilin sebagai bentuk duka cita atas para korban kecelakaan. Peserta aksi berjumlah sekitar 40 hingga 50 orang yang tergabung dari berbagai wilayah terdampak jalur tambang, seperti Rumpin, Ciseeng, Parung Panjang, dan Gunung Sindur.
Terkait pernyataan camat yang menyebut peserta aksi bukan warga Rumpin, Ajis menyayangkan pernyataan tersebut.
Justru kami yang paling terdampak. Kami longmarch dari Rumpin, dan kami inisiasi aksi ini untuk menyuarakan suara seluruh warga di jalur tambang. Pernyataan camat itu sangat disayangkan. Ia seharusnya berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Ajis menyatakan, bahwa aksi ini akan terus berlangsung hingga Bupati dan Wakil Bupati Bogor menemui langsung para peserta aksi. Ia menegaskan bahwa selama bertahun-tahun, isu jalur tambang hanya dijadikan “jualan politik” saat kampanye, tanpa realisasi nyata.
“Kami akan bertahan di sini sampai Bupati dan Wakil Bupati turun langsung menemui kami. Masalah ini selalu dijadikan janji kampanye, tapi nyatanya tidak ada penyelesaian hingga hari ini,” pungkasnya.
(Pandu)







