SUARABOTIM.COM – Puluhan warga Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, berharap Kepolisian Republik Indonesia (Polri), di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi, dapat menuntaskan konflik pertanahan yang telah berlangsung di kawasan Sentul.
Warga mengaku selama bertahun-tahun mengalami kesulitan mempertahankan tanah yang mereka yakini sebagai hak miliknya. Mereka menduga terjadi penyerobotan dan penguasaan lahan oleh korporasi.
Bahkan, upaya warga untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) disebut kerap menemui hambatan. Beberapa warga juga mengaku mengalami kriminalisasi ketika berusaha memperjuangkan hak atas tanahnya.
Salah satu kasus terbaru dialami oleh Ozzy Sudiro, ia yang mengaku sebagai pemilik sah Palemboko Camping Ground di Desa Bojong Koneng. Tanah miliknya di lokasi tersebut seluas 4,5 hektare diduga diklaim dan dikuasai oleh PT Sentul City Tbk.
“Di atas tanah milik saya, PT Sentul City kini mendirikan plang yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut miliknya, melakukan cut and fill, serta mendirikan bangunan. Karena itu, saya terpaksa melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat,” ungkap Ozzy, Rabu (18/11/2026).
Dari pantauan Aktualita.co.id pada Rabu (18/11/2026), pihak kepolisian Polda Jabar turun langsung ke lokasi lahan yang menjadi objek sengketa.
Bahkan, Aktivitas pembangunan di lokasi tersebut masih berlangsung. Sejumlah bangunan terlihat sudah berdiri, sementara sebagian lahan lainnya tengah diuruk menggunakan material tanah untuk proses perataan.
Ozzy Sudiro mengapresiasi langkah penyidik Polda Jabar yang turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan, investigasi, serta klarifikasi terkait laporan dugaan sengketa lahan dengan PT Sentul City Tbk, di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.
“Alhamdulillah, jika sebelumnya laporan warga terkait dugaan sengketa dengan PT Sentul City Tbk. jarang mendapat respons, kini di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru dengan visi Polisi Bersama Masyarakat, laporan kami sudah ditindaklanjuti,” kata Ozzy.
Namun, Ozzy juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum di lingkungan kepolisian yang disebutnya membekingi kepentingan korporasi.
Terkait lahan yang diklaim oleh PT Sentul City, Ozzy menegaskan bahwa dirinya memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum dengan riwayat tanah yang jelas sejak era 1980-an.
Menurutnya, tanah tersebut berasal dari pembelian tiga bidang tanah berdasarkan girik milik warga atas nama Sarta bin Tiong, Juju bin Koneng, dan B. Tumilar. Tanah tersebut kemudian dibeli oleh seorang purnawirawan jenderal polisi bernama Damanik sebelum akhirnya beralih kepada pelapor sebagai generasi ketiga pemilik lahan.
“Kami memiliki dokumen lengkap, mulai dari girik asli yang sudah terdaftar di Agraria sejak tahun 1980-an, akta jual beli notarial, izin bangunan, hingga bukti pelunasan pajak melalui SISMIOP yang rutin kami bayarkan sampai saat ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ozzy menjelaskan bahwa persoalan mulai muncul setelah pihak Sentul City diduga mengklaim dan menerbitkan sertifikat atas lahan seluas kurang lebih 6 hektare di kawasan tersebut. Bahkan, menurutnya, pihak perusahaan sempat melakukan pemagaran di area yang dipersoalkan.
“Pihak Sentul City mengklaim memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2. Padahal, pemerintah sudah mencabut dan membatalkan SHGB Nomor 2 tersebut,” tandasnya sembari memperlihatkan sejumlah dokumen yang dimilikinya.
Ozzy menambahkan, lahan seluas kurang lebih 6 hektare yang diklaim tersebut tidak hanya mencakup tanah miliknya seluas 4,5 hektare, tetapi juga diduga meliputi permukiman warga yang dihuni sekitar 32 kepala keluarga (KK), sebuah masjid, serta bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 yang telah berdiri sejak lama.
“Melalui proses investigasi lapangan dan klarifikasi dokumen oleh Polda Jabar ini, saya berharap kepastian hukum dapat segera ditegakkan. Dengan begitu, hak-hak pemilik tanah dan warga sekitar yang terdampak bisa terlindungi,” ujarnya.
Pernyataan Ozzy tersebut diamini oleh Ketua RT, mantan Ketua RW, serta sejumlah warga yang mengaku turut terdampak persoalan sengketa lahan di kawasan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Joni, salah seorang warga Desa Bojong Koneng juga mengungkapkan pengalaman serupa. Ia mengaku kehilangan penguasaan atas tanah miliknya seluas 17 hektare yang diduga diserobot oleh mafia tanah dan dikaitkan dengan PT Sentul City.
“Saya sudah melapor ke sana-sini. Berkas dan bukti kepemilikan tanah juga sudah saya serahkan ke kepolisian, bahkan sampai ke DPR RI, tetapi hasilnya nol. Setelah kasus tanah saya, tidak lama kemudian muncul kasus tanah Rocky Gerung yang juga dicaplok,” ungkap Joni, mantan Komisaris Jiwasraya tersebut.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Sentul City Tbk. belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan awak media. Tim media telah berupaya menghubungi pihak perusahaan melalui bagian humas, namun belum memperoleh respons.
(Retza)







