SUARABOTIM.COM– Sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, mencuat dalam kegiatan reses mandiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PPP Dapil II, H. Junaidi Samsudin yang akrab disapa Junsam.
Reses yang berlangsung di Kantor Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kamis (15/10/2026), menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan di wilayahnya.
Sedikitnya 12 pengusul menyampaikan 22 aspirasi. Persoalan yang disampaikan cukup beragam, mulai dari sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang belum kunjung rampung, persoalan drainase dan banjir, penanganan sampah, hingga kebutuhan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS).
Junsam mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui pembahasan di tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Pada reses mandiri hari ini di Bojong Nangka, Gunung Putri, ada 12 pengusul dan sebanyak 22 usulan saya tampung. Mulai dari permasalahan drainase, PTSL yang belum selesai, banjir, sampah, PJUTS, dan lainnya,” ujar Junsam
Menurutnya, aspirasi masyarakat tersebut tidak berhenti pada kegiatan reses, tetapi akan dibawa untuk mendapatkan tindak lanjut melalui proses perencanaan dan penganggaran daerah.
“Hasil dari reses ini tentunya akan menjadi bahan saya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menyuarakannya di tingkat kabupaten. Mudah-mudahan usulan ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bogor,” katanya.
Junsam juga menyampaikan kabar terkait kebutuhan kendaraan pengangkut sampah atau baktor. Menurutnya, bantuan tersebut telah masuk dalam anggaran 2026 dan direncanakan mulai didistribusikan kepada desa pada akhir tahun.
“Untuk baktor, insyaallah tahun 2026 sudah ada dan dibagikan. Namun, jumlahnya di setiap desa tidak menentu dan berbeda-beda,” jelasnya.
Ia berharap aspirasi yang belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat dapat masuk dalam perencanaan pemerintah daerah sehingga sebagian kebutuhan masyarakat bisa diwujudkan pada 2027 hingga 2028.
“Mudah-mudahan usulan warga ini bisa terealisasi pada tahun 2027 atau 2028,” harapnya.
Di lokasi yang sama, Camat Gunung Putri Kurnia Indra mengungkapkan bahwa persoalan infrastruktur masih menjadi salah satu pekerjaan yang perlu mendapat perhatian.
Ia menyebut ruas jalan Bojong Nangka–Cikeas serta kawasan Griya Bukit Jaya sebagai sejumlah titik yang kondisinya membutuhkan penanganan.
“Prioritas utama kita ada di Kecamatan, yaitu ruas jalan di Bojong Nangka–Cikeas dan Griya Bukit Jaya. Dibandingkan jalan lainnya, itu yang mungkin kurang baik,” ujar Kurnia.
Selain kondisi jalan, persoalan drainase juga menjadi perhatian. Sejumlah saluran di jalur yang menjadi kewenangan kabupaten maupun provinsi dinilai perlu diperbaiki untuk mengantisipasi munculnya genangan hingga banjir.
“Drainase dari keluar pintu tol Gunung Putri dan perbaikan drainase dari Nagrak sampai Bojong Kulur melalui jalur Ciangsana menjadi prioritas utama. Begitu juga dengan penerangan jalan yang sangat penting,” katanya.
Kurnia menambahkan, penanganan sampah juga membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah kecamatan, desa dan instansi terkait.
Hal itu, kata dia, sejalan dengan arahan Bupati Bogor agar penanganan sampah dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh desa.
“Kemudian penanganan sampah yang selaras dengan arahan bupati, di mana nantinya seluruh desa akan bergerak dan beberapa tempat pembuangan akan disiapkan, yang mudah-mudahan dapat dibantu oleh DLH,” pungkasnya.
(Deni Supriadi)
