Cibinong, SuaraBotim.Com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bogor menyatakan dukungannya terhadap penetapan keputusan DPRD mengenai perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Hj. Nunur Nurhasdian, dalam rapat paripurna yang juga membahas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2024 serta penutupan masa persidangan tahun 2024-2025.
Dalam pandangan akhirnya, Hj. Nunur menyampaikan, bahwa Fraksi PKB merasa terhormat dapat memberikan kontribusi nyata melalui penyampaian pandangan akhir ini.
“Sebagaimana telah dibahas pada forum sebelumnya, Fraksi PKB mendukung dan menyetujui perubahan Propemperda tahun 2025, selama perubahan tersebut benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bogor,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com, Sabtu (10/5/25).
“Kami juga sangat mengapresiasi kepada bapak Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hj. Nunur menegaskan, pentingnya pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mendorong agar pemerintah bersama pihak terkait melakukan kajian serius terhadap potensi ekonomi yang perlu dikembangkan, terutama mengingat posisi Kabupaten Bogor sebagai daerah wisata unggulan di Jawa Barat.
“Kabupaten Bogor perlu mendorong sektor ekonomi kreatif sebagai penggerak peningkatan taraf hidup masyarakat, yang harus diimbangi dengan penguatan sektor ekonomi riil lainnya,” katanya.
Dalam era digital seperti saat ini, Hj. Nunur juga menyoroti, pentingnya pengembangan ekosistem ekonomi digital dan mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi pelatihan teknologi, platform pemasaran digital, serta inovasi ekonomi berbasis teknologi informasi.
Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat sekaligus mendorong transformasi digital di berbagai sektor.
Selain itu, Fraksi PKB menekankan perlunya perluasan lapangan kerja dan peningkatan investasi di sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, perikanan, pariwisata, dan industri, yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Bogor.
Dalam hal peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pihaknya merekomendasikan agar pemerintah daerah fokus pada pemerataan akses pendidikan berkualitas hingga ke pelosok desa.
“Pendidikan formal maupun nonformal harus memenuhi standar sarana prasarana yang memadai, dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah guru dan domisili mereka, demi optimalisasi kerja dan pelayanan pendidikan,” tegasnya.
Mengakhiri rekomendasinya, Hj. Nunur mengajak, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus bersinergi membangun Kabupaten Bogor sebagai Bumi Tegar Beriman yang lebih maju dan sejahtera.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara menyampaikan, sejumlah catatan penting dari DPRD Kabupaten Bogor untuk Pemerintah Kabupaten Bocor terkait LKPJ tahun 2024 pada masa Pj Bupati Bachril Bakri dan Asmawa Tosepu.
“Terkait dengan LKPJ Bupati tahun 2024, ada beberapa catatan dari DPRD untuk mengevaluasi kinerja pemerintah ke depannya,” katanya kepada SuaraBotim.Com, Jum’at (9/5/25).
Beberapa rekomendasi yang disampaikan DPRD mencakup temuan terkait kelebihan bayar pada sejumlah proyek, pekerjaan luncuran yang belum tuntas, serta evaluasi anggaran di beberapa dinas.
“Yang menonjol itu ada kelebihan bayar, proyek luncuran, ada beberapa lainnya, nanti bisa dicek lebih lanjut,” jelasnya.
(Pandu)
