Cibinong, SuaraBotim.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar acara Gebyar Administrasi Kependudukan Tahun 2025 sekaligus meresmikan Gerai Pelayanan Publik (GPP) wilayah Bogor Barat yang dipusatkan di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Selasa (27/5/25).
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengapresiasi, kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata kolaborasi lintas sektor dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
“Acara hari ini bukan hanya soal administrasi kependudukan, tapi juga menunjukkan kolaborasi yang selama ini kita dambakan. Kita ingin membangun Kabupaten Bogor secara bersama-sama,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com.
Gebyar Adminduk 2025 juga menghadirkan sinergi bersama berbagai instansi, seperti Polres Bogor yang menyediakan layanan SIM Keliling, Bappenda terkait layanan pajak daerah, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang berkolaborasi dengan Dinas UMKM untuk mempromosikan produk kuliner lokal secara gratis kepada masyarakat.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor juga turut berpartisipasi dengan menghadirkan siswa-siswi untuk memeriahkan kegiatan tersebut.
Rudy menyebutkan bahwa kegiatan Gebyar Adminduk ini merupakan stimulus awal untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Bogor yang sangat luas, mencakup 40 kecamatan dan 416 desa.
“Gebyar hari ini hanya mencakup 4.000 penduduk, namun ini menjadi titik awal untuk perluasan cakupan pelayanan,” katanya.
Rudy juga menegaskan, administrasi kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) adalah hak dasar masyarakat, sehingga harus diakses secara merata hingga wilayah perbatasan.
“Kita tidak ingin warga Bogor di perbatasan seperti Purwakarta dan Karawang harus ke Cibinong hanya untuk mengurus KTP dan KK. Maka dari itu, melalui momentum jelang Hari Jadi Bogor ke-543 dan akhir 100 hari kerja kami, Disdukcapil menunjukkan terobosan penting dalam pelayanan publik,” tegasnya.
Menurutnya, kata dia, program 100 hari kerja ini memang tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan Kabupaten Bogor, namun menjadi fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
Sementara itu, di tempat yang sama, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri RI, Teguh Setyabudi menyampaikan, apresiasinya terhadap semangat kolaborasi yang ditunjukkan Pemkab Bogor.
“Kami di pusat siap memberikan dukungan penuh. Saya harap jajaran Dukcapil Kabupaten Bogor semakin solid dan proaktif,” ujarnya.
Teguh juga mengingatkan bahwa Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, yaitu mencapai 5,89 juta jiwa per Desember 2024 bahkan melebihi beberapa provinsi di luar Jawa.
“Dengan jumlah penduduk dan wilayah yang sangat luas, perlu ada inovasi berkelanjutan dalam pelayanan Adminduk. Jika masalah Adminduk di Bogor dan Jawa Barat bisa diselesaikan, berarti kita telah mengatasi hampir 18% masalah nasional,” pungkasnya.
(Pandu)
