Cibinong, SuaraBotim.Com – Badan Gizi Nasional (BGN) berikan suntikan dana sebesar Rp50 Triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat.
Bantuan tersebut dikucurkan langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk kontribusi pusat terhadap program prioritas daerah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa alokasi anggaran ini akan dicatat sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat, meskipun pengelolaannya tetap berada di tangan pemerintah daerah.
“Kami dari Badan Gizi Nasional akan mengirim dana kurang lebih Rp50 triliun kepada Jawa Barat. Mohon ini dianggap sebagai bagian dari PAD, jadi kontribusi dari pusat ke daerah,” ungkap Dadan, Senin (29/9/25).
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik dukungan dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Jabar sudah menyiapkan kerangka kerja sambil menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait MBG.
“Pemprov Jabar akan membentuk tim evaluasi, monitoring, sekaligus Satgas MBG tingkat provinsi sebelum satgas resmi yang akan dibentuk oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Satgas ini nantinya bertugas mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan MBG, mulai dari penyiapan bahan baku, proses memasak, jam penyajian, hingga pengiriman makanan ke sekolah.
Bahkan, kata dia, tim khusus akan ditugaskan untuk melakukan uji kelayakan makanan sebelum didistribusikan.
Selain tingkat provinsi, mekanisme pengawasan juga akan diperkuat di tingkat kabupaten/kota melalui lembaga yang dibentuk oleh bupati. Lembaga ini berfungsi menerima aduan dari guru maupun siswa terkait kualitas maupun kuantitas makanan yang disediakan.
Dedi menegaskan, setiap siswa harus menerima makanan dengan nilai Rp10 ribu per porsi, sesuai dengan alokasi anggaran. Dari jumlah itu, Rp2 ribu sudah diperhitungkan sebagai keuntungan penyedia makanan.
“Kalau nilai makanan berkurang dari Rp10 ribu, ada tiga indikasi pelanggaran, pertama sanksi administratif, kedua penghentian mitra, dan ketiga proses pidana korupsi karena ada uang yang tidak disajikan dalam bentuk makanan,” tegasnya.
Dengan dukungan anggaran besar dan sistem pengawasan ketat, Pemprov Jabar optimis penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis akan berjalan lebih baik.
“Ketiga hal itu menjadi fokus kita sehingga penyelenggaraan MBG ke depan jauh lebih baik,” pungkasnya.
(Pandu)
