Cibinong, SuaraBotim.Com – Resolusi Mahasiswa Bogor (RMB) menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk sikap kritis terhadap rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system senilai Rp100–120 miliar melalui skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor di Gerbang Pemkab Bogor, Kamis (5/2/2026).
Pengadaan tersebut direncanakan akan dieksekusi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2026.
Rencana kebijakan tersebut menuai kritik luas dari berbagai elemen masyarakat karena dinilai tidak memiliki urgensi serta tidak sejalan dengan kebutuhan strategis sektor olahraga maupun kepentingan publik Kabupaten Bogor.
Koordinator aksi Resolusi Mahasiswa Bogor, Mahdi, menegaskan bahwa persoalan utama dari rencana pengadaan tersebut tidak semata-mata terletak pada besarnya anggaran, melainkan pada penetapan skala prioritas penggunaan anggaran daerah.
“Dalam kerangka perencanaan dan penganggaran publik, Pokir DPRD sejatinya merupakan instrumen untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar diterjemahkan ke dalam program yang berdampak langsung, rasional, dan strategis,” katanya kepada wartawan.
“Namun, pengadaan videotron justru ditempatkan sebagai program prioritas, ini mencerminkan penyimpangan dari prinsip penganggaran berbasis kebutuhan dan kebermanfaatan publik,” lanjutnya.
RMB menilai, alokasi anggaran dalam jumlah besar tersebut seharusnya diarahkan untuk menjawab persoalan riil yang dihadapi Kabupaten Bogor, khususnya di sektor olahraga.
Hingga saat ini, Kabupaten Bogor masih menghadapi lemahnya sistem pembinaan atlet, belum optimalnya kesejahteraan atlet, serta keterbatasan sarana dan prasarana olahraga.
“Prestasi olahraga tidak dapat dibangun melalui proyek simbolik, tetapi melalui investasi jangka panjang yang menyentuh langsung kebutuhan atlet dan ekosistem pembinaannya,” tegas Mahdi.
Selain sektor olahraga, Resolusi Mahasiswa Bogor juga menyoroti masih banyaknya kebutuhan publik lain yang jauh lebih mendesak, seperti penambahan penerangan jalan di wilayah pelosok serta peningkatan infrastruktur pendidikan.
Menurut mereka, penerangan jalan memiliki korelasi langsung dengan aspek keamanan, keselamatan, dan produktivitas masyarakat, sementara infrastruktur pendidikan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bogor.
“Kedua sektor tersebut memiliki urgensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pengadaan videotron yang dampaknya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, Resolusi Mahasiswa Bogor menegaskan, bahwa Pokir DPRD merupakan mandat rakyat, bukan ruang kompromi kepentingan politik.
Oleh karena itu, ketika penetapan prioritas anggaran tidak disertai argumentasi kebutuhan yang kuat dan berpihak pada kepentingan publik, masyarakat berhak mempertanyakan arah kebijakan tersebut.
Aksi unjuk rasa ini, merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa sebagai elemen kontrol sosial untuk mengawal kebijakan anggaran daerah agar tetap berkeadilan dan berpihak pada kepentingan jangka panjang Kabupaten Bogor.
“Sejumlah tuntutan seperti mendesak Bupati Kabupaten Bogor dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, transparan, dan akuntabel terhadap rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system senilai Rp100–120 miliar melalui Pokir DPRD yang dilaksanakan oleh Dispora Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
Mereka juga menuntut, pembatalan pengadaan tersebut serta pengalihan anggaran untuk pembinaan atlet, peningkatan kesejahteraan atlet, serta pengembangan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bogor.
Selain itu, RMB meminta, aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman guna memastikan tidak adanya penyimpangan, konflik kepentingan, maupun pelanggaran hukum dalam rencana pengadaan tersebut.
“Kami juga mendesak DPRD Kabupaten Bogor untuk berbenah dan mengembalikan mekanisme Pokir DPRD pada esensi awalnya sebagai instrumen penyaluran aspirasi rakyat yang objektif, rasional, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan kepentingan politik praktis,” tuturnya.
Tak hanya itu, RMB menuntut pencopotan Kepala Dispora Kabupaten Bogor serta pihak-pihak terkait apabila terbukti lalai dan tidak memahami skala prioritas penggunaan anggaran daerah.
“Gacuma itu, kami juga mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor agar menempatkan prioritas anggaran pada kebutuhan paling mendesak masyarakat, khususnya penerangan jalan di wilayah pelosok, peningkatan infrastruktur pendidikan, serta sektor publik lain yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
(Pandu)
