Cibinong, SuaraBotim.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat upaya pengendalian banjir dan pelestarian lingkungan melalui pembangunan hutan kota serta kolam retensi di setiap kecamatan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Bambam Setya Aji, menegaskan pentingnya menjaga kawasan hulu guna memastikan fungsi resapan air berjalan optimal.
Menurutnya, kata Bambam, Kabupaten Bogor sebagai wilayah hulu memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana banjir di wilayah hilir.
“Apapun itu, Kabupaten Bogor harus menjaga daerah hulu agar resapan air bisa berjalan dengan baik. Namun, kami tidak bisa bergerak sendiri karena yang memanfaatkan bukan hanya wilayah hulu, tetapi juga wilayah hilir,” ujar Bambam kepada SuaraBotim.Com, Senin (16/2/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah daerah di wilayah hilir seperti Depok, Tangerang, Bekasi hingga Jakarta turut merasakan dampak dari kondisi lingkungan di kawasan hulu Bogor.
Karena itu, Bupati Bogor mendorong adanya kolaborasi lintas daerah agar upaya pelestarian lingkungan dilakukan secara bersama-sama.
“Pak Bupati mengharapkan daerah-daerah di hilir ikut membantu menjaga kelestarian wilayah hulu. Jadi bukan hanya kita yang menjaga, tetapi mereka juga harus memperhatikan resapan dan retensi air di wilayah masing-masing,” katanya.
DLH Kabupaten Bogor mencatat, saat ini standar minimal satu hektare hutan kota per kecamatan telah terpenuhi. Namun, Pemkab Bogor menargetkan perluasan hingga 10 sampai 20 hektare per kecamatan secara bertahap.
“Sekarang minimal satu hektare per kecamatan sudah ada. Tapi ke depan, Pak Bupati ingin bisa 10 hingga 20 hektare per kecamatan. Tentu dilakukan secara bertahap, karena membangun hutan tidak bisa instan,” jelasnya.
Bambam juga menegaskan, pembangunan hutan kota harus dibarengi dengan perawatan berkelanjutan. Penanaman besar-besaran tanpa pemeliharaan justru berisiko gagal menjadi kawasan hutan yang fungsional. Karena itu, pengembangan dilakukan bertahap, misalnya satu hektare per tahun per kecamatan.
Selain hutan kota, Pemkab Bogor juga mengidentifikasi sejumlah lokasi yang dapat dibangun embung dan kolam retensi sebagai bagian dari strategi pengendalian banjir.
Menurutnya, kolam retensi berfungsi menampung air saat debit meningkat, sehingga dapat mengurangi risiko limpasan air ke wilayah hilir.
“Kolam retensi memang bisa mengendalikan banjir, tetapi sebanyak apapun kolam retensi tetap harus dibantu dengan kawasan hulu yang baik dan hutan kota yang memadai. Selain itu, kawasan sungai juga harus dijaga agar tidak dipenuhi pemukiman,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bambam juga menyebut, pembangunan dan pengelolaan hutan kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi seluruh unsur masyarakat.
DLH bersama sejumlah perangkat daerah (SKPD) lainnya menggandeng dunia usaha, lembaga pemerhati lingkungan, serta masyarakat untuk terlibat aktif.
“Kalau dihitung, rata-rata per kecamatan sudah lebih dari lima hektare hutan kota. Tapi itu bukan hanya dibangun oleh pemerintah, melainkan hasil kolaborasi dengan berbagai pihak,” ungkapnya.
Kendati demikian, perawatan hutan kota adalah tanggung jawab yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah juga masyarakat.
“Pemerintah sebagai regulator tentu punya peran. Tapi menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Kita berharap seluruh elemen masyarakat ikut berperan aktif menjaga hutan kota dan kawasan resapan air,” pungkasnya.
(Pandu)
