SUARABOTIM.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membatalkan rencana pembangunan Asrama Haji yang sebelumnya dijadwalkan mulai dikerjakan pada tahun anggaran 2026.
Anggaran proyek senilai Rp120 miliar tersebut kini dialihkan untuk mendukung pembangunan dan perbaikan infrastruktur di berbagai sektor.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan mengatakan, sebagian besar anggaran pembangunan Asrama Haji dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU), sementara sisanya didistribusikan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Hotel Asrama Haji senilai Rp120 miliar batal tahun ini. Anggarannya digeser ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebesar Rp90 miliar, sisanya dicecer di dinas-dinas lain,” ujar Wildan, Kamis (16/7/26).
Selain pembatalan proyek Asrama Haji, Pemkab Bogor juga mengalihkan anggaran pengadaan videotron yang sebelumnya bersumber dari APBD murni 2026.
Anggaran tersebut kini digunakan untuk mendukung perbaikan fasilitas olahraga, termasuk atap Stadion Pakansari yang mengalami kerusakan.
Menurut Wildan, pengalihan anggaran videotron dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Begitu juga dengan videotron, karena ada rekomendasi KPK, maka kegiatannya dialihkan ke Dispora, di antaranya untuk perbaikan atap Stadion Pakansari,” jelasnya.
Wildan menambahkan, Pemkab Bogor telah menyelesaikan proses perubahan parsial ketiga APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan selesainya perubahan tersebut, seluruh perangkat daerah diminta segera merealisasikan program yang telah ditetapkan.
“Perubahan parsial tiga sudah selesai. Sekarang silakan para pengguna anggaran tinggal menjalankan masing-masing program yang sudah ditetapkan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Wildan memastikan kondisi keuangan daerah masih dalam keadaan aman. Saat ini, kas daerah masih memiliki saldo sekitar Rp400 miliar sehingga pelaksanaan berbagai program pembangunan tidak mengalami kendala.
Ia juga memastikan sejumlah program prioritas, termasuk Bantuan Keuangan (Bankeu) Infrastruktur Desa, tetap dapat berjalan sesuai rencana.
“Anggaran masih ada Rp400 miliar di kas daerah. Semua tidak ada masalah, termasuk program Bankeu Infrastruktur Desa. Semua tinggal jalan saja, BPKAD menunggu,” tutupnya.
(Pandu)
