Cibinong, SuaraBotim.Com – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor menanggapi pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, terkait jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan penduduk miskin terbanyak mencapai 401,86 ribu jiwa.
Data tersebut dipaparkan oleh Dirjen Kawasan Permukiman PKP Fitrah Nur dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan.
Kepala Dinsos Kabupaten Bogor, Farid Ma’ruf, menilai hal tersebut wajar karena Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk terbesar secara nasional.
“Tertinggi wajar, karena penduduknya juga kabupaten yang terbanyak di Indonesia,” ujarnya, Kamis (20/11/25).
Meski demikian, Farid menegaskan bahwa Pemkab Bogor terus menjalankan berbagai program untuk menekan angka kemiskinan. Program tersebut tidak hanya berupa bantuan sosial, tetapi sudah memasuki tahap pemberdayaan masyarakat.
“Sebanyak apa pun penduduknya, program-program yang kita susun tetap untuk mengatasi kemiskinan. Ada langkah-langkah dari Pemkab Bogor melalui kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga filantropi,” jelasnya.
Farid memaparkan, salah satu langkah terbaru yang dilakukan Pemkab Bogor bersama pemerintah pusat.
Pada Jumat lalu, Dinsos berkolaborasi dengan Kementerian Sosial menggelar pelatihan pembuatan tali dari pelepah pisang bagi warga miskin. Pelatihan tersebut diikuti 200 peserta yang terdata berada dalam desil 1 (kategori termiskin) di wilayah Tanjungsari.
Program ini juga telah dipersiapkan dengan rantai bisnis berkelanjutan, karena produk tali tersebut sudah memiliki perusahaan penampung yang siap membeli hasil produksi warga.
“Nanti talinya itu sudah ada penampungnya. Ini salah satu upaya pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri,” ujar Farid.
Farid menyebut, bahwa selama ini penanganan kemiskinan berjalan baik, meski dilakukan secara bertahap karena besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor.
“Cakupannya bertahap, karena otomatis yang memerlukan penanganan juga banyak,” katanya.
Ia memastikan Pemkab Bogor tidak tinggal diam dan terus memperluas kolaborasi lintas sektor demi menekan angka kemiskinan.
“Kita tidak diam, kita terus menangani itu. Kolaborasi bukan hanya Dinas Sosial, tapi juga SKPD lain, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga filantropi turut kita libatkan,” tutupnya.
(Pandu)
