SUARABOTIM.COM – Kinerja sejumlah dinas di Kabupaten Bogor menuai kritik tajam. Pasalnya, penanganan berbagai persoalan publik dinilai kerap dilakukan setelah ramai diperbincangkan di media sosial, bukan berdasarkan respons cepat terhadap aduan masyarakat.
Sorotan ini mencuat dari kasus tumpukan sampah liar di akses jalan menuju SMPN 4 Gunung Putri, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
Meski aduan telah disampaikan warga sejak beberapa tahun yang lalu, penanganan dinilai lambat dan baru terlihat setelah menjadi perhatian publik di media sosial.
Akun pengaduan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor @lapor_pakbupati sempat mengklaim bahwa permasalahan tersebut telah ditangani.
Namun, berdasarkan pantauan di lokasi, penanganan masih jauh dari kata maksimal. Hanya satu armada truk yang dikerahkan, sementara tumpukan sampah masih terlihat menggunung di sejumlah titik.
Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor terkesan bekerja reaktif, seolah menunggu persoalan menjadi viral terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan.
Bahkan, muncul kritik bahwa pola kerja seperti ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan perencanaan di tingkat dinas.
Padahal, keberadaan kanal aduan seperti media sosial @lapor_pakbupati dinilai sudah sangat membantu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Namun, publik mempertanyakan efektivitasnya jika tindak lanjut tetap bergantung pada seberapa besar perhatian warganet.
Menanggapi hal tersebut, Petugas UPT Gunung Putri DLH Kabupaten Bogor, Hendra menjelaskan, pihaknya tetap berupaya menangani persoalan sampah liar meski terkendala berbagai faktor.
“Jadi kan begini, ini sampah liar, istilahnya tidak ada yang bertanggung jawab. Tapi kami dari dinas tetap berupaya untuk membersihkan,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com, Selasa (31/3/2026).
Hendra mengakui, saat ini penanganan baru dilakukan dengan satu unit armada. Langkah lanjutan masih akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait.
“Untuk hari ini kemungkinan satu unit. Ke depan nanti akan ada solusi lain untuk pengangkutan. Saya juga akan melaporkan ke dinas untuk penanganan berkelanjutan,” katanya.
Saat ditanya mengenai kepastian waktu penanganan hingga tuntas, Hendra menyebut masih menunggu keputusan dari dinas setelah dilakukan koordinasi internal.
Sementara itu, salah satu warga di lokasi, Santi, turut menyampaikan kritik terhadap pola penanganan yang dinilai lambat.
“Bagus sih ada tindakan, tapi masa harus viral dulu? Dinas seperti tidak punya inisiatif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kanal pengaduan yang dinilai terlalu cepat menyatakan persoalan selesai.
“Untuk @laporpak_bupati, jangan buru-buru klarifikasi selesai. Faktanya yang diangkut baru satu truk, sisanya masih banyak,” tambahnya.
Kondisi ini semakin menguatkan kritik publik bahwa penanganan persoalan lingkungan di Kabupaten Bogor belum berjalan optimal.
Masyarakat pun berharap pemerintah daerah dapat lebih sigap dan proaktif tanpa harus menunggu viral di media sosial terlebih dahulu.
Jika pola kerja reaktif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah akan semakin menurun.
(Pandu)
