SUARABOTIM.COM – Bupati Bogor Rudy Susmanto membantah adanya pertemuan dengan pihak-pihak yang dikaitkan dengan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Rudy mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila membutuhkan data maupun dokumen administratif.
“Kami pada prinsipnya mengikuti dan menghormati proses hukum yang berlaku. Kami mendukung KPK. Apa saja yang dapat kami bantu dari Pemkab Bogor, baik secara administratif maupun data, apabila ada yang dibutuhkan, kami siap support, kami siap mendukung,” kata Rudy kepada SuaraBotim.Com, Rabu (16/9/26).
Terkait informasi adanya pertemuan yang melibatkan sejumlah pihak, Rudy memastikan dirinya tidak menghadiri pertemuan dalam beberapa waktu terakhir.
Ia menjelaskan, beberapa bulan sebelumnya memang pernah ada pertemuan yang difasilitasi Pemkab Bogor. Namun, menurut Rudy, pertemuan tersebut merupakan agenda audiensi dengan masyarakat dan sejumlah kepala desa di wilayah BSS, bukan dalam rangka pengurusan kepentingan pihak Summarecon.
“Kalau beberapa bulan lalu pertemuan betul, tapi pertemuannya dalam rangka rapat yang cukup banyak. Kami memfasilitasi audiensi antara warga masyarakat, beberapa kepala desa ada di wilayah BSS, tidak ada di wilayah Summarecon,” ujarnya.
Namun, Rudy juga menegaskan, dirinya tidak mengetahui adanya pertemuan yang berlangsung dalam satu bulan terakhir, termasuk beberapa hari sebelum informasi mengenai dugaan pertemuan tersebut mencuat.
“Kalau kemarin, kemarinnya, atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami sembilan hari di TPAS Galuga,” kata Rudy.
Diketahui, Rudy selama sembilan hari berada di kawasan TPAS Galuga untuk memantau proses penanganan kebakaran yang terjadi di lokasi tersebut.
Ia memastikan bahwa dirinya tidak menghadiri rapat yang berlangsung sehari, dua hari, maupun sekitar satu minggu sebelum keterangannya disampaikan.
“Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada. Yang lain enggak tahu,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK menyatakan akan mendalami informasi mengenai sejumlah pertemuan yang disebut melibatkan pihak swasta, anggota DPRD Jawa Barat, hingga jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangkaian perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.
Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, informasi mengenai pertemuan tersebut belum ditemukan sebagai fakta dalam hasil penyidikan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan didalami lebih lanjut.
KPK saat ini masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap rangkaian perkara serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
(Pandu)
