Cibinong, SuaraBotim.Com – Pengamat publik sekaligus Founder Lembaga Study Visi Nusantara (LS Vinus), Yusfitriadi, menyoroti kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor yang dinilainya minim transparansi dan terlalu dekat dengan eksekutif.
Menurut Yusfitriadi, publik sulit menilai kinerja DPRD karena tidak ada narasi jelas yang muncul ke permukaan.
“DPRD kita kerjanya apa? Apa kerjaannya kan nggak bisa dilihat. Publik itu melihat secara psikologis. Kalau kita nggak bekerja pun nggak masalah, asal tidak ada kesalahan yang muncul di beranda publik,” ujarnya, Selasa (2/9/25).
Ia mengungkapkan, bahwa sejak enam bulan lalu dirinya sudah mengirim surat resmi ke DPRD Kabupaten Bogor untuk meminta rancangan kinerja tahun 2025. Namun, hingga kini belum mendapatkan jawaban.
“Sampai hari ini saya sudah enam bulan ngirim surat ke DPRD, minta rancangan kinerja tahun 2025. Nggak dikasih sampai hari ini,” katanya.
“Buka websitenya juga nggak ada yang benar. Berarti kalau begitu nggak kerja dong. Bagi kita itu salah, tapi bagi publik karena nggak terlihat ya dianggap nggak ada masalah,” terusnya.
Lebih jauh, Yusfitriadi juga menyinggung konteks politik di Kabupaten Bogor yang memiliki posisi strategis sebagai “terasnya rumah Prabowo”.
Ia menilai, setiap dinamika kecil di daerah ini langsung diantisipasi dengan ketat oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Penting secara politik kita lihat geografis di Kabupaten Bogor. Letupan sedikit saja langsung diantisipasi, karena di sini terasnya rumah Prabowo. Kalau ada masalah di teras Presiden, gimana kata dunia?” jelasnya.
Namun, Yusfitriadi mengingatkan agar DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan secara benar, bukan sekadar mengikuti langkah Bupati. Ia menilai hubungan DPRD dan Bupati saat ini cenderung tidak sehat.
“Jangan sampai ketua DPRD selalu ada di ketiak Bupati Bogor, itu sudah nggak sehat. Fungsinya bukan ikut, tapi mengawasi. Hari ini seakan-akan ketua DPRD ada di ketiak bupati, itu salah. Walaupun masyarakat menganggap itu kompak, tapi kita yang menganalisis harusnya berpikir kritis. Sampai hari ini apa sih narasi pengawasan DPRD? Selain baik, baik, dan baik,” pungkasnya.
Yusfitriadi berharap DPRD Kabupaten Bogor bisa lebih transparan, responsif terhadap publik, dan menguatkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
(Pandu)
