SUARABOTIM.COM _ Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi dijadikan instrumen politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Pengamat kebijakan publik sekaligus Founder Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus), Yusfitriadi menilai, pelaksanaan program MBG dan KDKMP sejak awal tidak sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat, melainkan sarat dengan agenda politik jangka panjang.
Menurut Yusfitriadi, pelaksanaan Program MBG di Indonesia berbeda jauh dengan sistem yang diterapkan di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang yang kerap dijadikan contoh oleh Prabowo.
“Pak Prabowo sering menyebut bahwa hampir semua negara memiliki program makan bergizi gratis. Saya pernah ke Amerika, China, dan Jepang, memang ada. Tapi pelaksanaannya berbeda,” ujar Yusfitriadi, Sabtu (9/5/26).
Yusfitriadi menjelaskan, terdapat tiga perbedaan mendasar antara pelaksanaan MBG di luar negeri dengan di Indonesia.
Pertama, kata Yusfitriadi, program makan bergizi di negara lain hanya diberikan kepada sekolah atau wilayah yang benar-benar membutuhkan dan melalui proses verifikasi ketat.
“Kalau memang tujuan utamanya memberikan nutrisi kepada anak-anak, maka harus dipetakan sekolah mana yang membutuhkan, kabupaten mana yang prioritas,” katanya.
Kedua, lanjutnya, pelaksanaannya tidak membentuk lembaga baru seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan memanfaatkan fasilitas kantin sekolah yang sudah ada dan dikembangkan menjadi dapur sekolah atau school kitchen.
Menurutnya, konsep school kitchen justru lebih efektif karena bahan pangan dapat disuplai langsung oleh masyarakat sekitar seperti wali murid yang berprofesi sebagai petani, peternak, atau pedagang ikan.
“Kalau kantin sekolah dijadikan dapur, dampaknya besar untuk ekonomi masyarakat sekitar. Selama ini juga tidak pernah ada kasus keracunan kantin sekolah,” ujarnya.
Ia juga menilai, pembentukan SPPG justru menambah beban anggaran negara karena membutuhkan pembangunan dapur baru, perekrutan pegawai, hingga pengadaan kendaraan operasional.
“Bikin SPPG berapa duit? Bikin dapur berapa duit? Beli mobil operasional lagi? Jadi tidak efisien,” ucapnya.
Ketiga, terus Yusfitriadi, di sejumlah negara pembiayaan program makan bergizi tidak sepenuhnya menggunakan anggaran negara, melainkan melibatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Ia mencontohkan perusahaan-perusahaan besar dapat langsung membiayai sekolah yang membutuhkan melalui pola kemitraan tanpa harus melalui birokrasi panjang
“Langsung perusahaan transfer ke kantin sekolah. Tidak ada celah korupsi di tengah,” katanya.
Namun, Yusfitriadi kembali menilai, jika pemerintah benar-benar serius meningkatkan gizi anak, maka pola pelaksanaannya bisa dilakukan lebih sederhana dan tepat sasaran.
Namun menurutnya, skema besar yang dibangun pemerintah justru menunjukkan adanya kepentingan politik di balik program tersebut.
“Kalau serius soal nutrisi, harusnya pola yang dipakai sederhana. Tapi ini justru membangun struktur besar. Saya melihatnya syarat kepentingan politik,” tegasnya.
Ia juga menyinggung wacana pegawai SPPG dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai dapat menjadi bagian dari strategi politik jangka panjang.
Selain MBG, Yusfitriadi turut mengkritik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, hingga lebih dari setahun pemerintahan berjalan, program tersebut dinilai belum memiliki bentuk dan konsep yang jelas.
Ia menyoroti sejumlah aturan dalam Peraturan Presiden (Perpres) terkait Kopdes Merah Putih, mulai dari standar bangunan, luas tanah, hingga pembangunan yang disebut melibatkan PT Agrinas.
“Dari awal pendiriannya saja sudah tidak sesuai dengan kaidah koperasi,” katanya.
Menurut Yusfitriadi, koperasi sejatinya harus lahir dari kebutuhan masyarakat dan dibangun dari bawah, bukan dipaksakan dari pemerintah pusat.
“Koperasi itu lahir dari rakyat. Saya punya koperasi, asetnya sudah Rp18 miliar dalam tujuh tahun karena dibangun dari bawah,” ujarnya.
Ia menilai model KDKMP justru bersifat top-down dan tidak melibatkan koperasi-koperasi lokal yang selama ini sudah berjalan baik di daerah.
“Di Kabupaten Bogor banyak koperasi bagus, tapi tidak dilibatkan,” katanya.
Lebih lanjut, Yusfitriadi juga menyoroti, keterlibatan aparat TNI dalam operasional Kopdes Merah Putih. Menurutnya kondisi tersebut justru membuat masyarakat segan dan takut menyampaikan penolakan.
“Yang beroperasi TNI, siapa masyarakat yang ga takut sama TNI. Padahal tanah di desa belum tentu semuanya milik pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain itu, ia mempertanyakan sistem distribusi barang yang disebut berasal dari satu pihak tertentu sehingga berpotensi menimbulkan keuntungan besar bagi kelompok tertentu.
Ia juga memprediksi program Kopdes Merah Putih baru akan benar-benar dioperasikan secara masif mendekati momentum Pilpres 2029.
“Sangat mungkin nanti baru beroperasi menjelang Pilpres. Operasi dulu, lalu minta dipilih lagi,” katanya.
Bahkan, ia meragukan target operasional seluruh Kopdes pada Agustus mendatang karena masih banyak desa yang belum memiliki kesiapan lahan maupun infrastruktur.
“Mana mungkin Agustus rampung. Tidak semua desa punya tanah,” pungkasnya.
(Pandu)
