Cibinong, SuaraBotim.Com – Pemerintah menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi pembentukan Sekolah Rakyat di Gedung Serbaguna 1, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/25).
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, bahwa koordinasi dilakukan bersama Gubernur Jawa Barat, para bupati, dan wali kota untuk memastikan program ini berjalan efektif.
“Kami berkoordinasi dengan Pak Gubernur, bupati, dan wali kota. Alhamdulillah, difasilitasi oleh Pak Gubernur Jawa Barat, sehingga kami bisa bertemu dengan kepala daerah di Kabupaten Bogor,” ucapnya kepada SuaraBotim.Com.
Dalam kesempatan tersebut, Saifullah Yusuf menyampaikan tiga poin utama yang menjadi fokus Kementerian Sosial seperti Evaluasi Program Eksisting.
Program-program yang sudah berjalan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), bantuan untuk yatim piatu, serta permakanan bagi lansia, dilaporkan sebagai bagian dari kebijakan sosial yang telah dirancang sejak 2024.
“Saya berharap bupati dan wali kota dapat mendukung dan mengintegrasikan program ini agar lebih optimal,” katanya.
Selanjutnya, Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sesuai instruksi Presiden, seluruh program sosial harus merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang menjadi satu-satunya pedoman resmi pemerintah dalam mendistribusikan bantuan.
“Dengan data tunggal ini, penyaluran bansos akan lebih efektif dan tepat sasaran. Mereka yang berhak akan menerima bantuan, sementara yang tidak berhak tidak akan mendapatkannya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Saifullah menuturkan, data tersebut diperbarui setiap tiga bulan sekali untuk memastikan akurasi dan validitas penerima manfaat.
Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi.
“Desil 1 mencakup 10 persen penduduk termiskin, sedangkan desil 2 berada sedikit di atasnya. Mereka yang masuk dalam kategori ini akan menjadi prioritas utama untuk bersekolah di Sekolah Rakyat,” terangnya.
Fasilitas Sekolah Rakyat seperti asrama gratis, seragam, perlengkapan sekolah, makan dan kebutuhan lain ditanggung pemerintah.
“Jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, setiap sekolah menampung 300-350 murid per jenjang, total sekitar 1.000 siswa,” tutupnya.
(pandu)
