Cibinong, SuaraBotim.com — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kerugian ekonomi akibat bencana alam di Indonesia mencapai Rp22,8 triliun setiap tahun.
Angka tersebut jauh melampaui kemampuan anggaran pemerintah, yang hanya menyiapkan Rp3–10 triliun per tahun, termasuk dana cadangan sebesar Rp3–5 triliun.
Direktur Mitigasi Bencana BNPB, Zaenal Arifin, mengungkapkan bahwa hingga November 2025, terjadi 2.726 kejadian bencana di seluruh Indonesia.
“Hampir 90 persen merupakan bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, cuaca ekstrem, pergerakan tanah, longsor, kekeringan, dan abrasi,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Kamis (20/11/25).
Zaenal menegaskan, bahwa bencana bukan hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar.
Kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan anggaran membuat pemerintah perlu inovasi pembiayaan.
Untuk menutup kesenjangan pendanaan, pemerintah menginisiasi pembentukan instrumen pembiayaan inovatif berupa Dana Bersama atau Pooling Fund Bencana.
Instrumen ini bertujuan memastikan ketersediaan dana bencana yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana, dan berkelanjutan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Zaenal menjelaskan bahwa operasionalisasi pooling fund dilakukan melalui enam strategi utama.
“Pengumpulan dana dari berbagai sumber seperti APBN, APBD, dana riba, dana perwalian, serta donor mitra strategis,” katanya.
Lalu, pengembangan dana melalui instrumen investasi jangka pendek dan panjang dan Penyaluran dana untuk kegiatan pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
“Serta Pendanaan risiko melalui skema asuransi dan objek asuransi lainnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan kemitraan dan tata kelola strategis,” katanya.
Hingga 2025, pemerintah telah menghimpun dana pooling fund dari APBN sebesar Rp7,3 triliun. Dari dana tersebut, investasi yang dikelola berhasil menghasilkan imbal hasil Rp1 triliun per September 2025.
“Imbal hasil investasi itu akan disalurkan sebesar Rp18,862 miliar hingga Rp343,248 miliar pada tahun ini untuk kegiatan penanggulangan dan pra-bencana,” ucap Zaenal.
Penyaluran dana tersebut sebagian dilakukan melalui skema asuransi Barang Milik Negara (BMN), dengan objek prioritas berupa Istana Negara, sekolah, dan rumah sakit.
Dengan semakin meningkatnya risiko bencana dan kerugian ekonomi, BNPB menegaskan pentingnya keberlanjutan pooling fund sebagai solusi strategis pembiayaan kebencanaan nasional.
(Pandu)







