Cibinong, SuaraBotim.Com – Belakangan ini, akun aduan @lapor_pakbupati milik Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi sorotan warganet.
Sejumlah komentar dan respons di media sosial memicu perdebatan publik terkait cara penyampaian kritik dan balasan dari pihak pengelola akun tersebut.
Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik sekaligus Founder Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus), Yusfitriadi, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis, keberadaan oposisi merupakan sebuah keniscayaan.
“Prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis mewajibkan adanya oposisi. Tidak bisa disebut negara demokratis jika tidak ada kelompok oposisi. Kalau berharap tidak ada oposisi, itu namanya negara otokratis, bukan demokratis,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com, Jumat (20/2/2026).
Menurut Yusfitriadi, demokrasi yang sehat justru membutuhkan kelompok kritis sebagai penyeimbang. Ia menilai nalar kritis publik harus dimaknai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun pemerintahan, bukan dianggap sebagai gangguan.
“Nalar kritis publik itu harus dimaknai sebagai partisipasi masyarakat dalam membangun pemerintah, jangan dimaknai mengganggu,” tegasnya.
Namun demikian, ia juga mengingatkan, masyarakat perlu memahami batas antara kritik yang membangun dan tindakan yang mengganggu. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan data merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat.
Sebaliknya, jika disertai fitnah, informasi tanpa dasar, atau ujaran kebencian, hal tersebut justru dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Kalau tidak berdasarkan fakta, itu bisa menjadi fitnah dan mengganggu. Tapi kalau kritik yang mendorong, misalnya agar bupati mengembangkan kewirausahaan baru, itu kan kritis dan membangun. Masyarakat juga harus paham perbedaannya,” jelasnya.
Yusfitriadi juga meyakini, sikap tegas pemerintah bukan ditujukan kepada partisipasi masyarakat yang konstruktif, melainkan kepada kelompok tertentu yang secara politis berorientasi mengganggu stabilitas kepemimpinan dengan membangun opini negatif tanpa dukungan data.
Terlebih, ia juga menekankan, pentingnya saling percaya antara pemerintah dan publik agar tidak tercipta atmosfer yang saling berhadapan..
“Jangan sampai publik merasa sedang membangun, sementara pemerintah merasa sedang diganggu. Itu akan menjadi persoalan. Persepsi ini harus disatukan,” pungkasnya.
(Pandu)
