Suarabotim.com _ Tim Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) adakan audiensi bersama anggota DPRD Kabupaten Bogor, di Ruang Rapat Paripurna, Cibinong, Kabupaten Bogor. Senin (09/09/24).
Sekretaris Tim KPPKBB Ahmad Herman Hermawan mengatakan, Pembahasan audiensi kali ini dengan DPRD Kabupaten Bogor mendapatkan hasil yang luar biasa.
Menurutnya, DPRD Kabupaten Bogor siap mensuport dan menyemangati untuk pembentukan tim penataan daerah untuk percepatan mengupdate data terkait persyaratan dasar Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Bogor Barat.
“Alhamdulillah audiensi kali ini mendapatkan hasil yang cukup baik, bahkan DPRD Kabupaten Bogor semangat mengawal KPPKBB untuk segera berproses,” ungkap Herman Hermawan kepada Aktualita.co.id.
Herman juga menegaskan, KPPKBB mendesak pemerintah pusat mencabut morotarium dari istana untuk pemekaran wilayah demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.
“Bukan hanya kesejahteraan, pelayanan publik terutama rumah sakit kami sangat membutuhkan itu, karena di Bogor Barat hanya memiliki 1 RSUD yaitu RSUD Leuwiliang. Dan pelayanan publik lainnya jika kami yang tinggalnya di Tenjo sangat jauh untuk ke Pemda urus mengurus ke dinas – dinas,” terangnya.
” Maka dari itu, sesuai SK Bupati Bogor menetapkan pembentukan tim teknis penataan daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Tim ini bekerja mempersiapkan data – data terkait potensi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) hingga keberadaan tim itu harus dikawal DPRD Kabupaten Bogor,” cetusnya.
Sementara, Korlap Pemekaran Bogor Barat Bukhori muslim mengatakan, Agenda hari ini alhamdulillah sudah berjalan, tetapi ada agenda yang paling penting adalah pada tanggal (24/09/24), kami akan melakukan aksi besar – besaran oleh masyarakat Bogor Barat.
“Kami lakukan ini bertujuan melayangkan tuntutan kepada presiden sebagai pemegang keputusan moratorium, pemegang kebijakan terkait mekar tidaknya sebuah daerah ada ditangan presiden. Maka itu kami meminta kepada Presiden sebelum turun dari jabatannya agar mencabut moratorium Bogor Barat yang sudah menjadi tuntutan selama 24 tahun,” imbuhnya.
Menurutnya, Kabupaten Bogor ini sudah tidak layak menjadi satu kabupaten dengan jumlah 5,7 juta penduduk, dan itu hanya ada di Kabupaten Bogor. Inilah alasan yang logis yang akan kami tuntut kepada Presiden (istana) bahwa kami ingin mekar.
Adapun aksi yang akan kami lakukan nanti kemungkinan ada 2 tempat kepung Istana Bogor atau didepan Institut Pertanian Bogor (IPB) gerbangnya Bogor Barat.
“Kami akan menurunkan mungkin ribuan masyarakat Bogor Barat untuk melakukan aksi, anggota dewan juga bilang akan ikut orasi karena ini juga merupakan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Bukhori menyebut, dari 304 CDOB se – Indonesia tidak ada satupun yang di mekarkan selama kepemimpinan presiden Joko Widodo.
“Tapi kali ini untuk Bogor Barat kami akan tuntut diskresi, kalo diskresi mungkin aja terjadi dilakukan oleh Jokowi seperti Papua,” tutupnya.
**rezza
