SUARABOTIM.COM – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, H. Achmad Fathoni, menyebut keberadaan Kampung Ramah Lingkungan (KRL) menjadi salah satu kunci dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan secara mandiri.
Menurut dia, pengelolaan sampah, penghijauan, hingga penataan lingkungan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Peran aktif masyarakat menjadi faktor utama agar berbagai program lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan.
H. Achmad Fathoni mengungkapkan, sekitar 400 KRL yang sudah terbentuk di Kabupaten Bogor wilayah Timur. Namun, menjaga seluruh KRL agar tetap aktif menjadi tantangan tersendiri.
“Keseluruhan sebenarnya setahun saya ada 400-an lebih. Tapi dari 400-an ini, untuk bisa istiqomah aktif semuanya itu menjadi tantangan,” kata Fathoni kepada SuaraBotim.Com, Minggu (8/11/2026).
Ia menilai, sebagian KRL terkadang merasa sudah mencapai keberhasilan sehingga tidak lagi aktif berkegiatan. Sementara kelompok lainnya menghadapi kendala dalam mengajak masyarakat untuk terlibat menjaga lingkungan.
Padahal, menurut Fathoni, setiap KRL tidak harus memiliki kegiatan yang sama ataupun mencapai kesempurnaan dalam menjalankan programnya.
“Kalau memang warganya konsentrasinya ke tanaman, tanamanlah yang ditonjolkan. Kalau mungkin sampah, sampah. Kalau urusan yang lain, bisa urusan yang lain. Itulah yang kita saling tukar,” ujarnya.
Untuk menjaga komunikasi dan keberlanjutan kegiatan, Fathoni turut mendorong pembentukan wadah komunitas bernama Paguyuban Peduli Lingkubgan (Pepeling). Wadah tersebut diharapkan menjadi tempat berkumpul, berdiskusi, serta berbagi pengalaman antarpenggiat KRL.
Melalui komunitas itu, pihaknya juga membuka kesempatan bagi KRL untuk melaporkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Aktivitas tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi objektif sekaligus pertimbangan dalam memperjuangkan bantuan pada tahun berikutnya.
Terlebih, Fathoni menjelaskan, keberadaan KRL bukan sekadar program untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah. Lebih dari itu, KRL merupakan wadah untuk menggerakkan masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya.
“Sebanyak apa pun sarana yang diberikan pemerintah daerah, misalnya baktor atau gerobak sampah, kalau warga di situ tidak memiliki kesadaran mengurus sampah, ya tidak bisa. Itu yang paling utama,” tegasnya.
Ia berharap, masyarakat dapat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai kebutuhan bersama, bukan semata-mata karena adanya program atau bantuan pemerintah.
Terkait pengembangan KRL ke depan, Fathoni menginginkan adanya sinergi antara gerakan masyarakat dari bawah (bottom-up) dengan kebijakan pemerintah dari atas (top-down).
Ia menyebut, pemerintah daerah dapat mendorong pembentukan KRL melalui kepala desa maupun lurah dengan melibatkan seluruh RW. Namun, gerakan tersebut harus tetap dibangun atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat.
“Saya ingin ada titik temu. Secara administratif pemerintah menggerakkan, meminta bikin KRL. Tapi esensinya dari gerakan KRL ini, masyarakat itu sendiri yang punya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga berharap, pemerintah daerah dan masyarakat dapat berjalan beriringan dalam menjaga lingkungan, sehingga program Kampung Ramah Lingkungan tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar hidup melalui kegiatan nyata warga.
“Harapan saya titik temunya di situ. Pemerintah dan masyarakat bertemu, sama-sama sepakat bahwa lingkungan harus dijaga,” pungkasnya.
(Penulis: Pandu Maulana)
