SuaraBotim.Com — Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Achmad Fathoni, mengajak masyarakat dan insan media untuk ikut terlibat dalam pengawasan serta penyaluran program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Menurutnya, keterlibatan publik penting agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang paling membutuhkan.
Fathoni menilai, dalam praktik di lapangan tidak semua kondisi warga dapat terdata hingga ke tingkat desa. Sejumlah persoalan kerap luput dari pendataan administratif. Karena itu, ia membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi secara langsung.
“Kalau ada warga yang mengetahui kondisi rumah yang lebih parah dan lebih prioritas, silakan sampaikan. Informasi seperti ini justru sangat membantu kami,” ujar Fathoni kepada SuaraBotim.Com, Senin (15/12/2025).
Ia menegaskan, keterbukaan tersebut bukan berarti menabrak mekanisme birokrasi yang ada. Justru menjadi pelengkap agar proses penyaluran bantuan bisa berjalan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
“Kalau bisa lewat jalur birokrasi, silakan. Tapi kalau masyarakat mentok secara administrasi, di situ kami hadir untuk membantu. Tidak semua harus lewat dewan,” katanya.
Fathoni berharap, keterlibatan masyarakat dan media dapat membantu mempercepat penanganan persoalan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor, yang hingga kini jumlahnya masih cukup besar.
“Prinsipnya sederhana, bantuan harus sampai ke warga yang benar-benar membutuhkan. Kalau semua pihak ikut mengawasi, program ini bisa berjalan lebih adil dan merata,” pungkasnya.
(Arsyit Syarifudin)
