Cibinong, SuaraBotim.Com – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor mencatat total penjualan bahan pangan mencapai 2.260,7 ton selama pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sepanjang tahun 2025.
Program ini dilaksanakan sebanyak 546 kali di berbagai wilayah Kabupaten Bogor sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Kepala DKP Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, mengatakan bahwa ribuan ton bahan pangan yang terjual tersebut berasal dari berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat.
“Selama satu tahun ini, total pelaksanaan GPM sudah mencapai 546 kali. Jika ditotal, tonasenya sekitar 2.260,7 ton, terdiri dari berbagai jenis bahan pangan seperti beras, telur, minyak goreng, tepung, daging, gula, cabai, bawang, hingga sayur-mayur,” ujar Teuku Mulya kepada SuaraBotim.Com, Jumat (2/1/2026).
Selain dari sisi volume penjualan, program GPM juga mencatat nilai transaksi yang cukup besar. Sepanjang tahun 2025, total omzet GPM mencapai Rp34,6 miliar.
Menurut Teuku Mulya, komoditas yang paling banyak dibeli masyarakat selama pelaksanaan GPM adalah beras, disusul minyak goreng. Kedua bahan pokok tersebut menjadi kebutuhan utama yang paling dicari warga di tengah fluktuasi harga pasar.
Terlebih, Teuku juga memastikan, program GPM akan tetap dilanjutkan pada tahun 2026, namun dengan sejumlah evaluasi.
“Program GPM tetap berlanjut di 2026. Namun, keberlanjutannya harus kita ukur. Jangan sampai masyarakat menjadi terlalu bergantung atau ‘manja’ karena terus disuguhkan pangan murah,” jelasnya.
Ia menegaskan, tujuan utama pemerintah ke depan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga daya beli warga meningkat tanpa harus terus bergantung pada subsidi pemerintah.
“Yang harus ditingkatkan itu adalah kemampuan ekonomi masyarakat. Pangan murah sejatinya adalah hasil subsidi pemerintah, yang tentu menggunakan anggaran daerah. Idealnya, masyarakat dimampukan secara ekonomi agar bisa membeli kebutuhan sehari-hari tanpa subsidi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, skema pelaksanaan GPM pada 2026 belum dapat dipastikan akan sama seperti tahun sebelumnya.
Saat ini, lanjut Teuku, pihaknya masih akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait dampak program, kemampuan keuangan daerah, serta efektivitas subsidi yang diberikan.
“Secara program GPM tetap ada. Namun untuk teknis dan skemanya, nanti akan kita evaluasi terlebih dahulu. Kita lihat kontribusinya terhadap masyarakat dan kemampuan keuangan daerah, apakah masih memungkinkan untuk subsidi atau tidak,” pungkasnya.
(Pandu)
