Gunung Putri, SuaraBotim.com — Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, H. Achmad Fathoni, meninjau langsung kondisi SDN Gunung Putri 5 pasca robohnya pagar sekolah yang telah berusia lebih dari 25 tahun.
Dalam kunjungannya, ia menegaskan perlunya percepatan penanganan sekaligus memastikan mekanisme pendanaan yang dapat digunakan pemerintah daerah.
Fathoni menjelaskan, bahwa kerusakan pagar sekolah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bencana sehingga tidak memungkinkan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Saya berharap di awal bisa menggunakan semacam BTT, tapi ini tidak bisa dinyatakan sebagai bencana, jadi tidak dapat memakai BTT. Tetap harus menggunakan anggaran Disdik,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com, Rabu (19/11/25).
Ia juga mengonfirmasi, bahwa APBD Perubahan tidak dapat digunakan karena seluruh prosesnya telah diputuskan dan sedang berjalan untuk tahun 2025.
“Di APBD Perubahan tidak memungkinkan, karena sudah diputuskan dan mulai bergulir untuk tahun 2025,”kata Fathoni.
Untuk mempercepat penanganan, Achmad Fathoni mendorong, penggunaan mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga proses pembangunan dapat dimulai lebih awal pada tahun anggaran baru.
“Karena kondisinya seperti itu, kita dorong secepat-cepatnya. Mekanismenya bisa menggunakan DAK sehingga bisa di awal tahun,” terangnya.
Ia juga mengingatkan, kepada pihak sekolah agar melakukan langkah antisipasi sementara untuk mengamankan area pagar yang roboh maupun bagian pagar yang masih berdiri namun berpotensi ambruk.
“Pihak sekolah harus punya perencanaan. Pagar yang roboh harus diamankan dengan pagar sementara, pagar yang masih utuh juga rawan. Mungkin perlu sokongan dulu sebagai langkah pengamanan sambil menunggu tahapan anggaran berjalan,” jelasnya.
Dalam kunjungannya, Fathoni juga menerima laporan bahwa kondisi mebel sekolah cukup memprihatinkan. Ia memastikan SDN 5 Gunung Putri menjadi salah satu sekolah yang mendapat prioritas bantuan mebeler melalui APBD Perubahan.
“Saya dapat laporan mebelernya memperhatikan. Alhamdulillah SDN Gunung Putri 5 bisa dapat bantuan. Standarnya satu kelas, dan sudah kami lihat,” ujarnya.
Politisi PKS itu juga menegaskan, bahwa sektor pendidikan, termasuk rehabilitasi, rekonstruksi, pembangunan baru, dan pengadaan mebeler, menjadi prioritas dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun 2026.
“Saat rapat dengan Disdik, salah satu prioritas APBD 2026 adalah pendidikan. Baik itu rehab, rekon, pembangunan baru, maupun mebeler,” katanya.
Ia berharap seluruh keluhan yang selama ini disampaikan oleh berbagai sekolah, termasuk SDN 5 Gunung Putri, dapat terakomodasi dalam anggaran 2026.
“Oleh karena itu saya berharap berbagai keluhan terkait bangunan maupun sarana prasarana lain bisa diakomodir,” tutupnya.
(Pandu)
