Gunung Putri, SuaraBotim.Com – Suasana reses masa sidang pertama anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Gerindra, Beben Suhendar, berlangsung panas di Kecamatan Gunung Putri.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor itu bahkan mengebrak meja sebagai bentuk kekecewaannya terhadap ketimpangan alokasi anggaran di wilayah Bogor Timur (Botim).
Beben yang juga merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II itu mengaku jenuh dengan para Kepala Desa (kades) maupun masyarakat yang dinilai tidak memikirkan pemekaran Botim.
“Saya jenuh dan ngantuk. Ini titik lemah Bogor Timur. Cuma dibangunkan kantor camat saja sudah senang. Kita kepalak dalam anggaran, kenapa kalian diam? Anda tahu porsi anggaran kita?” tegas Beben di hadapan para kepala desa dan pejabat kecamatan, Senin (7/10/25).
Menurutnya, Bogor Timur yang terdiri dari 7 kecamatan dan 75 desa hanya mendapat anggaran Rp89 miliar untuk tahun 2025. Jumlah ini jauh di bawah Bogor Barat yang memperoleh total sekitar Rp270 miliar untuk dua daerah pemilihan (Dapil 4 dan Dapil 5).
“Bogor Barat dua dapil dapat 270 miliar, sementara Bogor Timur cuma 89 miliar. Kan timpang. Rata-rata kecamatan di Bogor Timur hanya dapat 12 miliar, sedangkan di Bogor Barat bisa 19 miliar,” ungkapnya.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah Bogor Timur itu sekitar diatas Rp700 miliar” sambungnya.
Beben menilai ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada pembangunan, tetapi juga pada semangat masyarakat dalam memperjuangkan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Bogor Timur.
Ia juga menyoroti rendahnya dukungan politik dan kesadaran para kepala desa terhadap pentingnya pemekaran.
“Mau mekar tapi kumpulin 75 kepala desa aja susah. Kalau ditanya harus mekar, ya harus. Tapi kesadaran dan semangatnya kurang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Beben mengungkapkan, dalam pembahasan APBD 2025, Dinas PUPR Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran berbeda untuk tiap dapil.
“Dapil 1 itu Rp42 miliar, Dapil 2 (Bogor Timur): Rp89 miliar, Dapil 3 Rp38 miliar, Dapil 4 Rp77 miliar, Dapil 5 Rp195 miliar dan Dapil 6 Rp96 miliar,” paparnya.
Melihat ketimpangan tersebut, Beben mengaku telah menyampaikan protes kepada Bupati Bogor.
“Saya sudah protes segala macam. Tapi Pak Bupati bilang akan gaspol anggaran untuk Bogor Timur tahun depan. Kita buktikan di November nanti, apakah benar instansi di bawahnya juga patsun atau tidak,” tegasnya.
Ia berharap komitmen Bupati untuk meningkatkan anggaran Bogor Timur benar-benar terealisasi, minimal mencapai Rp200 miliar di tahun anggaran berikutnya.
“Kalau minimal 200 miliar itu sudah lumayan. Sekarang 89 lawan 270, coba itu. Ketimpangan ini nyata,” ucapnya.
Selain soal anggaran, Beben juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan desa hingga Rp5 miliar per desa jika pemekaran Bogor Timur terealisasi.
“Sekarang bantuan keuangan baru 1,5 miliar per desa dari APBD, sisanya dari APBN. Kalau sudah mekar nanti, setiap desa bisa dapat lima miliar. Itu akan mendorong pembangunan lebih cepat,” jelasnya.
Beben pun menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh kepala desa dan masyarakat Bogor Timur untuk bersama-sama mengawal pembahasan anggaran di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor.
“Saya minta bantuan semua kepala desa se-Bogor Timur. Mari kita buktikan bersama, kawal pembahasan APBD, supaya pembangunan di Bogor Timur tidak lagi tertinggal,” pungkasnya.
(Pandu)
