Cibinong, SuaraBotim.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang kesehatan.
Pada awal tahun 2026, Pemkab Bogor berhasil meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Kategori Madya dengan capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99 persen serta tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam acara penganugerahan UHC Award yang dihadiri jajaran pemerintah pusat, kepala daerah se-Indonesia, serta para pemangku kepentingan sektor kesehatan nasional, pada Selasa (27/1/2026).
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan, rasa syukur sekaligus apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.
“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja tanpa lelah. Ini merupakan bukti nyata kerja bersama, kepedulian, dan komitmen untuk memastikan hak kesehatan masyarakat terpenuhi melalui layanan kesehatan yang inklusif,” ujarnya kepada wartawan.
“Tetap semangat untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bogor,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, mengungkapkan bahwa capaian UHC Award Kategori Madya ini merupakan hasil kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor.
“Alhamdulillah, hari ini kami bersama Pak Bupati menghadiri acara penerimaan UHC Award, dan Kabupaten Bogor menerima penghargaan UHC Award Kategori Madya dengan tingkat kepesertaan mencapai 99 persen serta keaktifan di atas 80 persen. Mudah-mudahan tahun depan kita dapat meraih UHC Award kategori utama. Terima kasih,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa pencapaian Universal Health Coverage di Indonesia merupakan tonggak sejarah penting dalam sistem jaminan sosial nasional.
Per 1 Agustus 2024, jumlah penduduk Indonesia yang terlindungi Program JKN telah mencapai lebih dari 98 persen dari total populasi nasional.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
Ke depan, lanjut dia, tantangan utama bukan hanya pada angka kepesertaan, tetapi juga peningkatan mutu serta pemerataan layanan kesehatan.
“BPJS Kesehatan terus melakukan transformasi layanan melalui perluasan akses fasilitas kesehatan, digitalisasi layanan JKN, serta komitmen menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan setara bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.
(Pandu)
