Cibinong, SuaraBotim.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Pemerintah Pusat dalam hal tersebut Kementrian PUPR RI, melaksanakan rapat koordinasi yang membahas penanganan kawasan puncak berwawasan lingkungan yang dipimpin oleh Pj Bupati Bogor di Ruang Rapat Bupati Bogor. Kamis (17/10/24).
Pj Bupati Bogor Bachril Bakri mengatakan, dirinya beserta jajaran Pemkab Bogor akan melanjutkan penataan kawasan puncak yang sebelumnya telah dilakukan dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Baik pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat.
Bachril melanjutkan, ada enam isu yang penanganannya perlu dilakukan sinergi dan terintegrasi antara Pemkab Bogor, Pemprov Jabar, dan Pemerintah Pusat. Salahsatu isu adalah kembali maraknya para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bangunan liar tanpa izin di eks lahan pembongkaran.
“Melalui rakor ini kami ingin menyepakati dan untuk menyikapi bersama isu-isu yang harus ditindak lanjuti bersama,” katanya kepada SuaraBotim.Com.
Bachril menambahkan, dirinya membentuk tim gabungan keterlibatan dari berbagai pihak, guna mengoptimalkan penanganan kawasan puncak. Terutama menertibkan para PKL agar mereka tidak muncul kembali di lokasi-lokasi eks pembongkaran.
“Tim terpadu akan segera dibentuk oleh bagian Administrasi Pembangunan untuk memastikan proses penataan ini dapat dieksekusi tepat waktu, serta mengatasi berbagai permasalahan di lapangan. Disini kita sepakati apa saja langkah jangka pendeknya dalam waktu dekat, jangka menengah dan jangka panjangnya,”ungkapnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, penataan kawasan puncak akan terus dilakukan, baik penghijauan, pemagaran, pembangunan PJU dan pembuatan plang, lalu penertiban dan penegakan hukum khususnya kepada para PKL yang kembali di lokasi warpat dan eks pembongkaran bangunan liar dan mendesain serta perluasan rest area Puncak untuk memberikan fasilitas dengan maksimal bagi para pedagang yang direlokasi di sepanjang jalur puncak
“Kami berharap perencanaan oleh Kementerian PUPR tetap dilakukan dan secara intens menjadi domain Kementerian, dan kami, pemerintah daerah, siap mendukung untuk terwujudnya penataan kawasan Puncak baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Kami juga berharap kerjasama ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan di Puncak. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk memastikan kawasan ini menjadi destinasi wisata yang nyaman dan tertata baik,” jelasnya
Di tempat yang sama, perwakilan Kemen PUPR RI Indah Saswati menyampaikan, pihaknya sedang memproses konsep perencanaan kawasan puncak. Ada beberapa point yakni mengembalikan dan memperkuat keamanan fungsi jalan, mendesain konsep optimalisasi pengembangan rest area puncak bogor dan lainnya.
“Kita memang sudah menyiapkan desain, tentunya kami siap melanjutkan penataan kawasan puncak secara sinergi dan terintegrasi bersama dengan Pemkab Bogor juga Pemprov Jabar,”pungkasnya.
