Cibinong, SuaraBotim.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor resmi meluncurkan Indikator Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) yang digelar di Ruang Rapat 1, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Rabu (5/3/2025).
Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah, serta menindaklanjuti Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, komitmennya untuk menyelesaikan seluruh tindak lanjut MCP KPK di Kabupaten Bogor pada tahun 2025.
“Kita ingin semua hal yang berkaitan dengan MCP KPK yang belum ditindaklanjuti di Kabupaten Bogor bisa tuntas tahun ini. Peluncuran IPKD ini bukan hanya di Kabupaten Bogor, tetapi juga dilakukan secara nasional di seluruh Indonesia,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com.
Lebih lanjut, Rudy menekankan, pentingnya digitalisasi data desa yang akan terintegrasi langsung dengan sistem pemerintahan Kabupaten Bogor.
Hal ini bertujuan untuk memastikan keterbukaan informasi dari tingkat desa hingga pemerintah kabupaten, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai data terkait kebijakan dan anggaran daerah.
“Keterbukaan melalui digitalisasi itu wajib. Kami akan menghadirkan data digital desa yang terintegrasi dengan pemerintahan Kabupaten Bogor. Dengan begitu, transparansi akan berjalan dari tingkat bawah hingga tingkat paling atas, dan seluruh kebutuhan masyarakat bisa terlihat dengan jelas,” jelasnya.
Melalui sistem ini, lanjut Rudy, masyarakat dapat mengakses informasi terkait anggaran belanja daerah, data sosial ekonomi, kebutuhan anggaran dana, hingga program-program pemerintah secara terbuka dan akurat.
“Kami ingin membangun sejarah baru bagi Bogor, sejarah yang baik dengan keterbukaan dan transparansi. Maka dari itu, kami juga membuka ruang bagi masyarakat dan rekan-rekan media untuk memberikan saran dan masukan demi kemajuan Kabupaten Bogor,” pungkasnya.
(pandu)
