Cibinong, SuaraBotim.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama DPRD terus mematangkan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025.
Penyusunan ini difokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta penanganan isu-isu strategis seperti stunting dan pelayanan dasar masyarakat.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan, apresiasinya terhadap kerja sama yang solid antara legislatif dan eksekutif dalam merancang arah pembangunan Kabupaten Bogor.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD dan seluruh anggota dewan yang betul-betul berpikir untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan SDM. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memimpin Kabupaten Bogor secara amanah demi melayani seluruh masyarakat,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com, Kamis (19/6/25).
Rudy menegaskan, bahwa arah pembangunan Kabupaten Bogor saat ini tidak lagi bersifat top-down, tetapi bottom-up, berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah.
“Aspirasi dari 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan sudah dibahas bersama antara Pemkab dan DPRD. Kebutuhan di Cibinong jelas berbeda dengan Cigudeg, begitu pula antara Tanjungsari dan wilayah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan khusus agar pembangunan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara juga menekankan, pentingnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Setiap rupiah dari uang rakyat harus kembali untuk rakyat. Itulah prinsip dasar dalam penyusunan KUA-PPAS ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata dia, skala prioritas dalam penganggaran tahun depan mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Termasuk di dalamnya adalah upaya serius dalam penanganan stunting yang telah masuk dalam alokasi anggaran.
“Aspirasi dari masyarakat melalui dewan sudah kami terima. Kami minta pemerintah daerah untuk segera mengusulkan program-program prioritas agar bisa kami kaji dan sesuaikan dengan kapasitas anggaran yang ada. Ini akan menjadi dasar utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan,” pungkas Sastra.
Dengan penyusunan KUA-PPAS yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat, Pemkab dan DPRD Bogor berharap dapat mewujudkan pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan di seluruh penjuru Bumi Tegar Beriman.
(Pandu)
