SUARABOTIM.COM – Persoalan kekeringan yang terus berulang setiap tahun di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, kembali menjadi sorotan.
Hingga kini, krisis air bersih di wilayah Bogor Timur tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan solusi jangka panjang.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penanganan kekeringan yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan rutin masyarakat.
Selama ini, penanganan kekeringan di sejumlah wilayah masih didominasi oleh penyaluran air bersih melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan instansi terkait lainnya.
Langkah tersebut memang membantu memenuhi kebutuhan darurat warga, tetapi belum menjawab persoalan mendasar mengenai ketersediaan sumber air yang berkelanjutan saat musim kemarau melanda.
Pasalnya, upaya mencari solusi bersama dinas teknis terkait baru disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 saat masalah tersebut kembali menjadi perhatian.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Amin Sugandi, mengakui bahwa persoalan kesulitan air di Kecamatan Jonggol perlu menjadi perhatian bersama.
Ia menyebut, langkah pembahasan dengan pihak kecamatan dan dinas teknis diperlukan untuk mencari solusi yang tepat.
“Jonggol kesulitan air, itu menjadi konsen juga untuk ke depan. Saya juga sudah ngobrol dengan Pak Camat terkait kekeringan di Jonggol ini, harus ada solusi terbaiknya seperti apa,” kata Amin kepada SuaraBotim.Com, Kamis (15/10/26).
Menurut Amin, persoalan kekeringan yang terus terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya penanganan yang lebih terarah.
Ia menilai, keterlibatan dinas teknis menjadi penting agar solusi yang dirumuskan tidak hanya bersifat sementara.
“Dari tahun ke tahun, masalah kekeringan ini kok menjadi masalah yang tidak selesai-selesai. Maka, mungkin dinas teknis kita ajak bersama untuk membahas bagaimana solusi itu bisa dilakukan,” ujarnya.
Amin juga menyinggung kebutuhan anggaran yang cukup besar apabila penanganan dilakukan melalui layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Karena itu, menurut dia, diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan langkah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah.
“Kalau dengan PDAM, biayanya besar. Karena itu, kita harus ekstra dalam menangani permasalahan air tersebut,” ucapnya.
Ia berharap, kekeringan yang berulang di Kecamatan Jonggol dapat menjadi perhatian serius seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, dinas teknis, pemerintah kecamatan hingga DPRD.
“Semoga karena permasalahan kekeringan ini berulang-ulang, bisa menjadi perhatian bersama dan menjadi tugas serta pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan,” pungkasnya.
Meski demikian, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pembahasan. Diperlukan langkah konkret, perencanaan yang matang, serta target penyelesaian yang jelas agar persoalan kekeringan di Jonggol tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Tanpa solusi jangka panjang yang terukur, krisis air bersih berisiko kembali membebani warga setiap tahun, sementara kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih tetap harus terpenuhi.
(Pandu Maulana)
