Suarabotim.com – Permasalahan sampah di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, kembali mencuat dalam agenda Reses Anggota DPRD Kabupaten Bogor Masa Sidang III Tahun 2024-2025. Kasie Ekbang Kecamatan Cariu, Sulis, menyampaikan keluhan serius terkait penumpukan sampah di sepanjang jalan akibat belum tersedianya lahan penampungan yang memadai.
“Persoalan sampah ini bikin saya sangat gelisah. Sampah berserakan di sepanjang jalan karena belum ada tempat penampungan dan belum ada solusi yang jelas. Masyarakat juga sudah banyak yang mengeluh,” ujar Sulis di hadapan para anggota DPRD, Rabu (16/07/25).
Sulis mengungkapkan bahwa upaya telah dilakukan sejak tahun 2024 dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), termasuk survei lokasi di lahan depan bekas kuburan yang rencananya dijadikan tempat penampungan.
Sayangnya, lahan tersebut tidak bisa dihibahkan dan sempat ada janji dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk membantu pengadaan lahannya, karena lahan yang sebelumya jadi penampung sampah di pakai BBWS, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.
“Saya dan DLH bersama konsultan sudah survei. Mereka bilang akan fasilitasi, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutan. Tolong dorong agar ada lahan pembuangan resmi untuk sampah ini,” tegas Sulis.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, H. Achmad Fathoni, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti persoalan ini dengan DLH dan lintas komisi.
“Karena DLH sudah pernah turun, Bu Kasie bisa buat surat resmi. Nanti itu jadi dasar kami panggil DLH. Soal lahan mungkin Komisi I yang tangani, soal perlengkapannya di Komisi III,” jelas Fathoni.
Ia juga menyoroti perlunya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Kelompok Rukun Lingkungan (KRL). Menurutnya, Pemda sudah mengarahkan pembentukan KRL sebagai solusi partisipatif. Fathoni bahkan menyatakan bahwa dirinya secara rutin mengalokasikan bantuan peralatan bagi KRL setiap tahunnya melalui anggaran pokirnya.
“Tolong digalakkan pembentukan KRL di Cariu. Peralatan bisa kami bantu lewat pokir. Ini cara terbaik melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan,” ujarnya.
Selain isu sampah, Fathoni turut menyinggung soal rencana pengolahan sampah di lahan milik Pemda yang kini tertunda, dan meminta kejelasan dari BBWS. Ia mendukung usulan agar DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi dengan pihak BBWS.
“Saya setuju kalau Pak Wakil adakan RDP lintas komisi. Kita panggil BBWS supaya jelas, apalagi mereka pakai lahan Pemda,” tambahnya.
Isu irigasi juga turut disinggung. Fathoni meminta desa dan kelompok tani segera mengusulkan perbaikan irigasi yang mendesak agar bisa masuk dalam anggaran perubahan tahun ini.
“UPT kadang tidak sampaikan perencanaan detail ke kami. Jadi, kami minta bantuan poktan dan kades untuk segera kabari jika ada irigasi yang butuh dibenahi,” pungkaanya.
(Rz)
