Jonggol, SuaraBotim.Com – Rencana pemekaran wilayah Bogor Timur dan Bogor Barat menjadi daerah otonomi baru semakin menguat. Menurut kajian yang telah dilakukan, kedua wilayah tersebut dinilai telah memenuhi sejumlah kriteria untuk pemekaran.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) Kabupaten Bogor Zaenal Ashari mengungkapkan, bahwa secara kajian Bogor Timur dan Bogor Barat sudah masuk dalam kategori yang memungkinkan untuk dimekarkan.
“Insyaallah, berdasarkan kajian yang ada, Bogor Timur dan Bogor Barat di Kabupaten Bogor sudah memenuhi syarat untuk pemekaran,” ujarnya kepada SuaraBotim.com, Senin (3/2/25).
Namun, lanjut Zaenal, khusus untuk Bogor Timur, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan, salahsatunya adalah ketidakseimbangan antara jumlah gedung sekolah dengan jumlah murid, terutama di tingkat SD dan SMP.
“Jumlah bangunan sekolah dan jumlah siswa di Bogor Timur tidak seimbang, kondisi ini membuat fasilitas pendidikan di Bogor Timur masih tertinggal dibandingkan Bogor Barat,” jelasnya.
Selain sektor pendidikan, Zaenal juga menyoroti kurangnya jumlah tenaga medis yang berada di wilayah Bogor Timur.
“Jumlah dokter di Bogor Timur masih belum memadai, terutama jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Ini menjadi PR kita untuk meningkatkan layanan kesehatan,”ujarnya.
Zaenal juga menyebutkan, bahwa penentuan calon ibu kota dan titik nol untuk Bogor Timur masih belum resmi diluncurkan hingga saat ini.
Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar, menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur pendidikan sebagai bagian dari persiapan pemekaran, khususnya di Bogor Timur.
“Selama ini saya gencar memperjuangkan pendirian sekolah-sekolah baru karena pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan sarana pendidikan yang ada. Contohnya, pendirian SMA 3 kemarin bisa terealisasi walaupun lewat pemerintah provinsi. Yang penting ada upaya, kemauan, dan keberanian,” tegasnya.
Beben juga mendorong pemerintah untuk tidak ragu dalam menambah ruang kelas baru atau mendirikan sekolah baru.
“Ini konsekuensi logis dari pertumbuhan penduduk. Kita harus berani mengusulkan pembangunan sekolah baru karena tenaga teknis yang ada saat ini belum seimbang dengan kebutuhan,” tutupnya.
(pandu)
